"Pertama, saya pesankan kepada seluruh OPD yang ada di pemprov Sumbar agar profesional bekerja. Jangan mau diintervensi oleh orang atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan jabatan dan ketenaran pejabat publik," katanya di Padang, Selasa (1/11/2022), usai pembagian mesin tempel kepada dua kelompok nelayan di pantai Air Manis.
Rahmat mengaku tidak mengetahui persis siapa inisial "RS" yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumbar Fraksi Demokrat Nofrizon tersebut.
"Tentang inisial RS itu, kawan-kawan media bisa tanyakan langsung ke yang bersangkutan," ujarnya.
Menurut dia, karena kebetulan juga punya inisial RS menegaskan tidak pernah melakukan intervensi kepada siapapun untuk mengarahkan pengusaha tertentu supaya mendapatkan proyek.
"Saya garansi itu, kalau ada bukti bahwa saya melakukan itu saya akan pertaruhkan jabatan saya, Tapi Kalau ada oknum menjual nama saya, tentu nama siapa saja bisa dia catut," katanya.
Ia menambahkan jangan sampai OPD terpengaruh terhadap manuver oknum Anggota DPRD dalam intervensi proyek dengan politik lempar batu sembunyi tangan.
"Saya juga dapat laporan, bahwa ada oknum dan kumpulan oknum anggota DPRD yang menggiring opini bahwa Ring 1 Gubernur gentayangan mengincar proyek, pada waktu yang sama kelompok oknum ini memaksakan kolega rekanannya untuk dimenangkan dalam salah satu kegiatan pengadaan mobiler. Tindakan itu juga tidak benar," ujarnya lagi.
Saat ditanyai siapa nama-nama tersebut ia mengatakan etika kelembagaan tidak etis menyebutkan nama dan merek.
"Intinya Saya pesankan kepada OPD jangan mau dibodohi oknum pengusaha yang mengatasnamakan pejabat publik, mari bekerja profesional," katanya.
Sebelumnya pada Sidang Paripurna DPRD Sumbar yang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi pada 31 Oktober 2022 anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat Nofrizon melakukan interupsi jelang penutupan sidang.
Ia menyampaikan masih ada oknum yang diduga mengintervensi OPD dalam mendapatkan proyek alat mesin pertanian (Alsintan) senilai Rp3 miliar. Oknum tersebut berani menyebut nama salah seorang pimpinan partai di Sumbar yang juga anggota DPRD Sumbar.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan semua proyek memiliki mekanisme dan aturannya. "Selain itu saya sudah mewanti-wanti seluruh OPD agar bekerja sesuai aturan," kata Mahyeldi.
Gubernur juga sudah memberikan arahan kepada seluruh OPD agar mempercepat seluruh proses proyek sesuai dengan aturan. (*) Editor : Hendra Efison