Mahyeldi menilai usulan masyarakat ini memiliki potensi besar untuk direalisasikan karena saat ini belum ada jalan alternatif lain, selain jalan nasional via Lembah Anai yang sering dilanda longsor.
"Usulan ini patut kita pertimbangkan, untuk antisipasi jika sewaktu-waktu jalan Lembah Anai tidak bisa dilalui," ungkap Mahyeldi usai menerima audiensi dari KAN Nagari Gunuang Kota Padangpanjang, KAN Nagari Guguak Kecamatan 2X11 Kayu Tanam dan KAN Nagari Anduriang Padangpariaman di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Jumat (31/5/2024).
Mengingat wilayah tersebut kawasan hutan lindung dan hutan margasatwa, Mahyeldi meminta Pemko Padangpanjang segera menentukan titik koordinat jalan yang direncanakan. Ini bertujuan mempermudah proses perizinan ke kementerian terkait.
"Termasuk pembiayaannya. Jika kita belum mampu, itu akan kita usulkan ke pemerintah pusat," terang Mahyeldi.
Sementara itu, salah seorang Pengurus KAN Nagari Gunung Kota Padangpanjang, Nurmai Nazar Dt Tan Rajo Lelo, menjelaskan bahwa usulan ini telah dimusyawarahkan di masing-masing nagari terkait dan semua pihak telah sepakat.
"InsyaAllah semua sudah sepakat dan siap mendukung pemerintah dalam proses pembangunan nantinya," ungkap Nurmai Nazar.
Dia menambahkan bahwa pada zaman penjajahan, jalur tersebut sudah dimanfaatkan sebagai jalur transportasi utama masyarakat Kayu Tanam menuju Kota Padangpanjang dan sebaliknya untuk mengangkut barang dagangan menggunakan kuda beban.
"Jadi ini bukan jalur baru, tapi jalur lama yang kita coba hidupkan kembali dengan panjang lebih kurang 7 kilometer," ungkapnya dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Era Sukma Munaf, Kepala Bappeda Medi Iswandi dan dari Dinas PU Kota Padangpanjang.
Nurmai Nazar berharap usulan ini dapat diterima pemerintah sebagai solusi untuk penyangga jalan nasional di kawasan Lembah Anai yang rawan bencana.(*)