"Pertama yang kita tekankan adalah, program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen penuh untuk mewujudkannya," ujar Mahyeldi saat Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar di Hotel Mercure Padang, Selasa (14/1).
Langkah terdekat yang akan dilakukan Pemprov adalah membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai unsur untuk fokus pada pelaksanaan MBG.
Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan telah ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG. Informasi ini akan menjadi pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.
Gubernur Mahyeldi juga menyebutkan rencana pemanfaatan fasilitas milik provinsi yang tidak terpakai sebagai lokasi dapur SPPG. Selain itu, sekolah-sekolah dengan kejuruan tata boga dan pesantren di Sumbar juga akan dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan program. "Ini bukti komitmen kita," tegas Mahyeldi.
Koordinasi dengan BGN dan Instansi Terkait
Dalam FGD tersebut, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, menjelaskan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang menerima informasi teknis rinci terkait pelaksanaan MBG. Salah satu poin penting adalah peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis di lapangan.
"SPPI akan bergerak langsung untuk memastikan program berjalan lancar. Sementara itu, daerah diminta fokus pada ketersediaan bahan baku dengan harga yang stabil. Pendanaan program ini sepenuhnya ditanggung oleh BGN, sehingga tidak ada tumpang tindih anggaran," ungkap Nyoto.
Nyoto juga menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara dinas-dinas terkait di daerah dengan kementerian masing-masing di pusat.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyoroti pentingnya sinergi antarpihak untuk mengatasi potensi kendala dalam pelaksanaan program ini.
"Semua pihak, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah, harus dikoordinasikan agar dapat bekerja bersama," ujarnya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG. Ia menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan program berjalan optimal.
"Kesuksesan program ini bergantung pada kepedulian kita bersama demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," kata Muhidi.(*)
Editor : Hendra Efison