Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, serta unsur pimpinan DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, dalam sidang paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, Jumat (23/5/2025).
"Alhamdulillah, sampai Tahun Anggaran 2024, Pemprov Sumbar mendapatkan Opini WTP sebanyak 13 kali secara berturut-turut dari BPK RI," kata Wagub Vasko Ruseimy saat menerima laporan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara Pemprov, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dan seluruh komponen masyarakat di Sumbar.
Meski demikian, capaian tersebut juga menjadi tantangan besar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Untuk menjaga kualitas laporan keuangan, Pemprov Sumbar akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan, termasuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penguatan sistem berbasis kinerja dan penyusunan prioritas belanja daerah berbasis RPJMD dan RKPD yang lebih terukur.
"Selanjutnya, kita juga terus mengingatkan seluruh OPD untuk senantiasa meningkatkan keterlibatan secara aktif dalam forum-forum konsultasi perencanaan dan penganggaran, agar setiap usulan program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal," ujarnya.
Pemprov Sumbar juga akan meningkatkan kapasitas perencanaan fiskal dengan memperbaiki proyeksi pendapatan melalui optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat pengendalian internal melalui peran APIP untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan.
"Terakhir, kita juga senantiasa berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah agar mampu menjawab tantangan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku," lanjut Vasko.
Namun, Vasko mengakui masih banyak tantangan, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada 2025 dan kewajiban mendukung program nasional Asta Cita. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi mencari langkah-langkah strategis agar target pembangunan tetap tercapai.
"Oleh karena itu, kami mengajak kita semua, terutama DPRD dan seluruh OPD di lingkup Pemprov Sumbar, untuk bergandengan tangan mencari strategi dan langkah-langkah yang tepat agar target-target utama pembangunan tahun 2025 tetap dapat dicapai meskipun ada penurunan pendapatan yang cukup besar," kata Vasko.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala OPD, biro, dan RSUD agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. "Kemudian, kita minta untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pada kesempatan pertama, dengan berkoordinasi dengan Inspektorat dan menyelesaikannya sebelum 60 hari. Lalu, terhadap hal-hal yang telah menjadi temuan dan catatan, agar segera diperbaiki," tutupnya.(*)
Editor : Hendra Efison