Rakor ini fokus menyamakan langkah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menjamin pelayanan dasar yang adil, merata, dan berkualitas bagi masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya memasukkan SPM ke dalam setiap dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Renstra, Renja, dan RKPD. Ia meminta seluruh daerah tidak hanya menyusun anggaran berdasarkan plafon, tetapi sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
“Koordinasi antar-OPD dan lintas pemerintahan harus diperkuat agar pelayanan dasar tidak terfragmentasi,” ujar Mahyeldi. Ia juga mendorong pemda menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan memanfaatkan CSR serta pembiayaan inovatif seperti diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021.
Dalam Rakor tersebut, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, memaparkan capaian SPM Sumbar mengalami peningkatan signifikan dari 60% pada 2019 menjadi 98% pada 2024. Angka ini melampaui rata-rata nasional sebesar 87,8%.
“Pencapaian ini hasil kerja keras seluruh kabupaten/kota. Provinsi Sumbar, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh sudah tuntas 100%, sementara daerah lainnya sudah di atas 90%,” jelas Restuardy.
Meski demikian, masih terdapat tantangan di sektor kesehatan di Kota Sawahlunto, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai yang perlu mendapat perhatian.
Sumatera Barat saat ini berada di peringkat ke-7 nasional dalam pelaksanaan SPM. Gubernur Mahyeldi meraih penghargaan SPM Award sebagai yang terbaik se-Pulau Sumatera, dan Kota Padang menjadi yang terbaik untuk kategori kabupaten/kota.
Restuardy mengungkapkan bahwa mulai 2025 hingga 2029, pelaksanaan SPM akan menggunakan mekanisme dan target baru, yang mencakup:
- Masih banyak indikator kinerja yang belum 100% tercapai.
- Target layanan dan mutu harus tepat sasaran.
- Kualitas data penerima layanan harus ditingkatkan.
- Target bisa disesuaikan setiap triwulan kedua.
- Pengawasan dilakukan ketat oleh Ombudsman, BPK, KPK, dan BPKP.
Arahan tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada Mei 2025 sebagai pedoman pelaksanaan SPM lima tahun ke depan.
Menutup paparannya, Restuardy menekankan bahwa SPM bukan sekadar angka atau laporan. “Di balik setiap indikator, ada hak warga negara yang harus dipenuhi,” ujarnya. Ia meminta agar seluruh daerah membentuk Tim Penerapan SPM yang dipimpin oleh Sekda dan rutin melaporkan hasil kerja.(*)
Editor : Hendra Efison