Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah Sumbar berada di atas rata-rata nasional.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan realisasi pendapatan APBD Sumbar telah mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dari rerata nasional 79,58 persen.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai 74,28 persen, melewati capaian nasional yang berada pada angka 64,43 persen. Dengan tren tersebut, Sumbar masuk dalam provinsi dengan performa fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun.
Menurutnya, Pemprov Sumbar menerapkan tiga strategi utama, yakni evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung Gubernur, lelang dini untuk mempercepat program prioritas, serta akselerasi proyek berdaya ungkit yang mendorong peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Arry di Padang, Senin (17/11/2025).
Ia menambahkan, percepatan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Belanja modal dan layanan publik, katanya, harus direalisasikan tepat waktu tanpa mengurangi aspek akuntabilitas.
Kemendagri juga mencatat peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, efisiensi penagihan retribusi, serta penerapan layanan digital perpajakan daerah.
Arry mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga performa fiskal. Ia meminta agar seluruh program prioritas tetap dijalankan optimal hingga akhir tahun.
“Percepatan itu perlu, tapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” tutupnya.(*)
Editor : Hendra Efison