Mahyeldi menyampaikan koordinasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, terlaksana tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Koordinasi dengan BPK menjadi bagian dari ikhtiar agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan Pemprov Sumbar berkomitmen menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan bencana, tanpa mengurangi kecepatan respons pemerintah di lapangan.
Menurut Mahyeldi, masukan dan pendampingan BPK diperlukan agar program penanganan bencana dapat dilaksanakan sesuai aturan, sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kita ingin bergerak cepat membantu masyarakat, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Dengan koordinasi ini, tidak ada keraguan dalam mengambil langkah strategis,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut dibahas pula aspek teknis pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Gubernur Mahyeldi dalam pertemuan itu didampingi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Andri Yulika dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto. (*)
Editor : Hendra Efison