PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan memperketat aturan zonasi rawan bencana sebagai langkah mitigasi jangka panjang pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Padang Fadly Amran saat memimpin rapat khusus evaluasi perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS) pascabencana di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota, Selasa (6/1).
Rapat tersebut melibatkan para akademisi seperti Prof Abdul Hakam selaku Pakar Teknik Sipil dan Geoteknik Universitas Andalas (Unand) dan Prof Asrinaldi dari FISIP Unand, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang, dan Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
Fadly Amran menegaskan, perubahan kondisi DAS akibat banjir bandang dan longsor menjadi peringatan serius untuk memperkuat mitigasi bencana di Kota Padang.
Menurutnya, pengetatan zonasi di kawasan rawan bencana mutlak diperlukan guna menekan risiko korban jiwa dan kerugian di masa mendatang.
“Kita harus berpikir jangka panjang. Kawasan yang berbahaya perlu dikaji secara ilmiah dan ditetapkan sebagai zona merah atau daerah terlarang huni agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.
Ia menyebutkan, Pemko Padang tengah mengkaji penetapan zona merah menyusul sekitar 500 lebih unit rumah warga yang rusak berat maupun hanyut akibat banjir bandang pada akhir November 2025 serta bencana susulan pada 2 Januari 2026.
“Kajian akademis akan menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan teknis, mulai dari normalisasi sungai, penguatan tebing, hingga rehabilitasi kawasan hulu yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas DAS,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa relokasi merupakan opsi paling aman bagi warga yang bermukim di bantaran sungai dan lereng dengan kondisi tanah yang telah rapuh. Meski tidak mudah, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Saat ini kita menunggu hasil pemetaan yang lebih akurat untuk penentuan batas zona merah. Pemko Padang telah menyiapkan Hunian Sementara (Huntara), dan mengupayakan pembangunan sekitar 800 unit Hunian Tetap (Huntap), diantaranya di Kecamatan Koto Tangah, Pauh, dan sejumlah lokasi alternatif lainnya,” pungkasnya.
Prof Abdul Hakam menilai, perubahan kondisi sungai pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang tergolong serius dan berpotensi meningkatkan risiko banjir bandang serta longsor di masa mendatang jika tidak ditangani secara komprehensif.
“Tanpa penataan ulang DAS dan pembatasan aktivitas di zona rawan, potensi bencana susulan tetap tinggi. Kita berharap masyarakat yang terdampak parah untuk bersedia direlokasi demi keselamatan bersama,” tuturnya.
SMAN 12 Padang Rugi Rp 8 Miliar
Sementara itu, SMAN 12 Padang menjadi salah satu sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang beruntun beberapa waktu lalu. Tiga ruang kelas dilaporkan rusak berat dan tidak bisa lagi digunakan.
Kondisi lantai rusak berat, sementara struktur tanah di bawah bangunan mengalami pergeseran ekstrem hingga naik, turun, dan membentuk lubang-lubang besar. Seluruh ruangan pun masih dipenuhi sisa lumpur.
Akibat kerusakan ini, aktivitas belajar mengajar terpaksa dialihkan. Siswa kini harus belajar di bawah tenda darurat dan area musala. Meski bangunan utama masih berdiri, fasilitas di dalamnya hampir seluruhnya musnah diterjang arus air dan rendaman lumpur.
Inventarisasi sekolah mencatat 90 persen buku perpustakaan telah menjadi lumpur. Lebih dari 100 unit komputer rusak dan sebagian besar hanyut terbawa arus.
Peralatan laboratorium, perangkat musik, hingga perlengkapan kesenian dan olahraga dilaporkan habis tak tersisa.
Wakil Kepala Bidang Humas SMAN 12 Padang Afrimadona mengungkapkan, skala kerusakan ini adalah yang terbesar dalam sejarah sekolah. Hampir tidak ada barang elektronik atau furnitur kelas yang bisa diselamatkan karena datangnya air yang sangat cepat.
“Kami sangat sedih melihat perpustakaan. Buku-buku yang seharusnya dibaca siswa sudah menyatu dengan lumpur. Kerusakan bangunan juga membahayakan karena tanahnya ada yang turun dan berlubang cukup dalam,” jelasnya.
Terkait proses belajar, Afrimadona menegaskan pihaknya berusaha tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi siswa. Namun, belajar di dalam tenda dan musala tentu memiliki banyak keterbatasan ruang dan kenyamanan bagi para pelajar.
“Prioritas kami adalah anak-anak tetap belajar. Tapi jujur, kami kesulitan karena fasilitas seperti komputer untuk praktik habis semua. Kami terpaksa memanfaatkan apa yang tersisa di musala dan tenda bantuan,” tekannya.
Berdasarkan data sekolah, estimasi kerugian materil akibat bencana ini mencapai Rp 8 miliar. Angka tersebut meliputi kerusakan infrastruktur bangunan, hilangnya ratusan perangkat teknologi, serta hancurnya berbagai peralatan praktikum siswa yang bernilai tinggi.
Gabung Sekolah tak Terdampak
Terpisah, proses belajar mengajar di sejumlah daerah terdampak bencana Kabupaten Agam juga kembali berjalan.
Meski sebagian siswa masih mengikuti pelajaran di tenda darurat, mayoritas anak-anak terdampak kini telah kembali bersekolah seperti biasa dengan digabungkan ke sekolah-sekolah yang tidak terdampak bencana.
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi di tengah kondisi pascabencana.
Ia menyebutkan, pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar anak-anak tidak kehilangan waktu belajar, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang rusak akibat bencana.
Menurutnya, seluruh data kerusakan akibat bencana, mulai dari sekolah, jalan, fasilitas umum, rumah warga hingga sawah, telah dihimpun dan disampaikan ke BNPB serta kementerian terkait.
“Saat ini pemerintah daerah menunggu pencairan dana bantuan dari pemerintah pusat agar pembangunan kembali sarana dan prasarana bisa segera dilaksanakan,” pungkas Iqbal. (eri/cr3/cr1)
Editor : Novitri Selvia