Tinjauan lapangan dipimpin oleh Hendro Satrio Muhammad Kamaludin selaku Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana Alam untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut adalah Rakhman Taufik, Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, bersama Budiamin dari anggota satgas penanganan bencana alam.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, beserta jajarannya juga hadir untuk memastikan upaya penanganan pascabencana berjalan secara optimal.
Hasil pemantauan menunjukkan kondisi ruas jalan di Malalak mengalami kerusakan berarti dengan 28 titik kerusakan yang tersebar sepanjang kurang lebih 17 kilometer.
Rentang kerusakan terbentang dari kilometer 69+575 sampai kilometer 87+700. Kerusakan tersebut mencakup jembatan dan box culvert yang mengalami kerusakan parah, serta puluhan titik longsor pada lereng atas dan lereng bawah.
"Saat ini kita di Malalak ini terjadi 28 titik longsoran maupun jembatan putus dengan panjang sekitar 17 kilometer. Jadi dari 28 titik tersebut ada satu jembatan yang putus, satu box culvert dan 26 titik longsor. Baik itu titik longsor yang di atas ada 13 titik dan titik longsor ke jurang 13 titik," ungkap Hendro Satrio Muhammad Kamaludin, sebagaimana dikutip dari Instagram BPJN Sumbar, Kamis (15/1/2026).
Kondisi beberapa ruas jalan menunjukkan akses masih terputus dan belum dapat dilalui kendaraan. Hendro menambahkan, perlu disampaikan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 2 kilometer bagian jalan di Malalak yang masih dalam kondisi terputus.
Merespons arahan Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian PU melalui BPJN Sumatera Barat telah melakukan penanganan darurat.
Langkah-langkah yang telah diambil meliputi pembersihan material longsoran, pemasangan jembatan Bailey, pembersihan sistem drainase, serta pendataan kerusakan menggunakan teknologi drone pada lokasi yang sulit dijangkau secara manual.
"Saat ini kita di Malalak ini konsentrasinya adalah pekerjaan penanganan darurat. Dimana kita konsentrasi untuk menghubungkan antar wilayah supaya bisa tersambungkan satu sama dengan yang lain. Kami telah melakukan penanganan berupa pembersihan longsoran, kemudian pemasangan jembatan Bailey dan sebagainya," jelas Hendro.
Pihaknya mengupayakan pembukaan akses jalan yang terputus agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari segmen yang belum terjangkau. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat tahapan penanganan selanjutnya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Rakhman Taufik, menyampaikan bahwa secara paralel dengan penanganan darurat, pihaknya juga telah menyiapkan desain untuk pemulihan konektivitas jangka panjang.
Rencana penanganan permanen difokuskan pada pembangunan jembatan rangka baja untuk empat buah jembatan yang rusak.
"Opsinya dengan rangka baja 60 dan ini kami memerlukan kolaborasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan juga pemerintah daerah untuk sama-sama mengamankan sungainya dan pemerintah daerah khususnya untuk membebaskan lahan yang diperlukan untuk penanganan permanen," ujar Rakhman.
Rencana pemulihan permanen juga mencakup alih trase pada titik badan jalan yang terputus, disertai dengan proses pembebasan lahan dan penyiapan lokasi disposal untuk menampung material longsoran yang telah dibersihkan.
Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan infrastruktur di kawasan Malalak. Upaya ini ditujukan demi menjamin keselamatan pengguna jalan serta keberlanjutan aktivitas masyarakat Sumatera Barat. (CC1)
Editor : Adetio Purtama