Peninjauan di jalur akses utama Padang-Bukittinggi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi atas peningkatan kecelakaan lalu lintas di titik tersebut, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan jalur penyelamat atau pemberhentian darurat.
Dony yang juga Ketua BP BUMN menyatakan bahwa pencegahan kecelakaan harus dimulai dari kepatuhan pengendara terhadap standar keselamatan kendaraan, terutama truk.
Ia menekankan kewajiban memeriksa fungsi rem dan komponen penting lainnya sebelum kendaraan melintas di area rawan.
“Kecelakaan ini ingin kita minimalisasi. Pemerintah daerah sudah meminta kepada seluruh truk, terutama, untuk memperhatikan syarat-syarat kelengkapan kendaraannya. Pemerintah mewajibkan pengendara untuk memeriksa rem dan komponen lainnya sebelum melintas,” ujar Dony
Selain itu, mitigasi teknis tetap diperlukan, termasuk pembangunan jalur penyelamatan sebagai fasilitas pemberhentian darurat di jalur menurun yang panjang ini. Tujuan utamanya menyelamatkan nyawa dan kendaraan dari risiko kecelakaan fatal saat terjadi kegagalan sistem rem.
Menurutnya, jalur tersebut akan dibangun melalui kolaborasi PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah daerah.
“Sebagai antisipasi, kita akan membangunkan jalur penyelamatan. Akan ada jalur pemberhentian darurat yang dibangun bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah daerah,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa balai jalan nasional siap membangun fasilitas tersebut. Namun, ia meminta dukungan BP BUMN terkait kebutuhan lahan yang berada dalam penguasaan KAI dan akan digunakan sebagai jalur pemberhentian darurat.
Ia menambahkan bahwa pembahasan teknis pembangunan akan dilanjutkan melalui rapat lintas instansi, mengingat tren kecelakaan di kawasan itu terus meningkat.
Kunjungan lapangan turut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Tanahdatar Eka Putra, serta perwakilan instansi terkait.(*)
Editor : Heri Sugiarto