PADEK.JAWAPOS.COM—Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumatera Barat menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) 2026 dengan mengusung tema "Bangkit Bersama Membangun Ekonomi Sumatera Barat yang Tangguh dan Berkelanjutan" di Pangeran Beach Hotel, Kamis (23/4/2026).
Agenda strategis ini hadir sebagai respons terhadap dampak bencana banjir dan longsor yang baru melanda wilayah Ranah Minang. Ketua DPP APINDO Sumbar, AE Rina Pangeran, menegaskan relevansi tema tersebut dengan kondisi terkini.
"Sumatera Barat baru saja melewati masa yang tidak mudah. Bencana banjir dan longsor memberikan dampak besar, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan dunia usaha di berbagai wilayah," ujarnya.
Baca Juga: Sinergi Pertamina–Polda Sumbar Diperkuat, Pengawasan BBM dan LPG Diperketat demi Tepat Sasaran
Meski dihadapkan pada tantangan berat, Rina optimistis akan potensi besar yang dimiliki Sumbar. Provinsi ini memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dari sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata.
Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, gambir, kelapa, dan hasil pertanian lainnya termasuk sayuran serta produk kelautan menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Sektor UMKM dan ekonomi kreatif juga terus menunjukkan pertumbuhan positif sebagai penggerak perputaran ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Timur Tengah: Api Tak Pernah Padam
Namun, Rina mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Pembangunan pasca bencana menuntut percepatan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Tantangan global juga menuntut dunia usaha untuk semakin adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui Rakerkonprov ini, kami di APINDO Sumbar berkomitmen menjadi bagian dari solusi," kata Rina.
Organisasi pengusaha ini siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana, mendorong investasi inklusif dan berkelanjutan, memperkuat UMKM, serta menciptakan lapangan kerja lebih luas.
Baca Juga: Perumda AM Padang-RS Hermina jalin Kerja Sama
Ketua Umum DPN APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, turut hadir dan memaparkan kondisi ekonomi nasional yang berimbas ke daerah.
Menurutnya, sepanjang 2025, berbagai sektor menghadapi tantangan dengan pertumbuhan belum optimal. Dari 16 sektor ekonomi, sembilan di antaranya tumbuh di bawah rata-rata nasional.
Memasuki 2026, sejumlah indikator mulai menunjukkan sinyal awal pemulihan berkat momentum Natal, Tahun Baru, Imlek, dan Lebaran yang mendorong pertumbuhan di kuartal pertama. Namun, optimisme tersebut terhambat oleh kondisi geopolitik global, terutama konflik yang berdampak pada peningkatan harga energi dan komoditas.
Baca Juga: Tragis! Pelajar SMK Tewas Tabrak Truk Parkir di Padang Mengatas, Satu Rekan Luka Berat
"Peningkatan harga energi dan komoditas langsung menaikkan biaya produksi. Ini sangat memberatkan produsen," ungkap Shinta.
Ia mencontohkan lonjakan harga bahan baku plastik yang mencapai 70 persen dari pasokan Timur Tengah, mengganggu industri kemasan secara luas.
Selain itu, kenaikan harga komoditas berpotensi melemahkan daya beli masyarakat. Tekanan inflasi meningkat dari 2,92 persen menjadi 4,76 persen, berdampak pada konsumsi domestik.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga memperburuk kondisi pelaku usaha, terutama importir dan eksportir, serta industri manufaktur yang 70 persen bahan bakunya masih bergantung pada impor.
APINDO Sumatera Barat menetapkan sejumlah agenda prioritas, termasuk penguatan implementasi perjanjian dagang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi ke pasar ekspor.
Shinta menekankan pentingnya kolaborasi dalam konsep "Saiyo Sakato, Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang" sebagai strategi pembangunan.
Baca Juga: Jemaah Haji Kloter Pertama Embarkasi Padang Mulai Masuk Asrama, 391 Orang Siap Terbang ke Madinah
"Pemulihan pasca bencana bukanlah tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif. Mari kita bersama-sama untuk pemulihan ekonomi," ajaknya.
APINDO juga mendorong hilirisasi sektor unggulan daerah, pengembangan rantai pasok, serta ekonomi digital agar UMKM dapat masuk ke dalam rantai pasok industri yang lebih besar. Momentum pemulihan diharapkan menjadi titik tolak untuk investasi berkelanjutan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi perkembangan UMKM di provinsi ini yang mencapai lebih dari 740 ribu unit dengan pertumbuhan konsisten tiap tahun.
Baca Juga: Kasus Chromebook Lombok Timur di PN Mataram, Pembela Klaim Negara Justru Untung Rp1,8 Miliar
Sebanyak 99 persen di antaranya merupakan usaha mikro, didukung oleh 5.834 koperasi termasuk Koperasi Desa Merah Putih.
"Kami harapkan peran APINDO ke depan dapat menjembatani UMKM-UMKM yang banyak ini agar bisa masuk ke pasar yang lebih baik atau naik kelas," ujar Mahyeldi.
Ia mencontohkan sejumlah pengusaha yang telah membawa produk Sumbar ke luar negeri seperti Malaysia melalui pembinaan berkelanjutan.
Baca Juga: Inter Miami Benamkan Real Salt Lake 2-0, Dua Gol dalam Satu Menit di MLS 2026
Gubernur berharap keberadaan APINDO dapat memfasilitasi UMKM untuk memasuki pasar ekspor sehingga berdampak pada pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
"Dengan 740 ribuan UMKM ini, kalau bisa difasilitasi dengan baik, dampaknya akan sangat luar biasa," katanya.
Kegiatan Rakerkonprov juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumbar dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kesempatan itu, APINDO menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Andalas dan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar sebagai upaya mengatasi keterbatasan UMKM dalam pengembangan usaha, khususnya di bidang manajemen dan inovasi.
Baca Juga: 386 Calon Jamaah Haji Kota Padang Diberangkatkan, Fadly Amran Sampaikan Pesan Khusus
Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan dan plakat sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi Sumatera Barat. (cc1)
Editor : Adetio Purtama