Selain cabai dan bawang, harga minyak goreng juga naik akhir-akhir ini. Harga minyak goreng kemasan di Padang rata-rata di atas Rp 20 ribu per liter. Hanya Minyak Kita yang disubsidi pemerintah masih di bawah Rp 20 ribu per liter. Biasanya minyak kemasan masih berkisar Rp 18 ribu- Rp 20 ribu per liter. Kondisi ini jelas membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah terpurangah. Kenaikan harga minyak goreng ini mulai membebani pengeluaran rumah tangga. Apalagi harga sejumlah barang kebutuhan harian naik sejak terjadi perang AS-Iran.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), harga minyak goreng mengalami peningkatan di minggu ketiga April 2026. Kenaikan harga ini terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia, yakni sekitar 207 kabupaten/kota atau 57,50%. Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng ikut naik dari sekitar Rp 19.358 per liter menjadi Rp 19.592 per liter. Bahkan, di beberapa daerah tercatat menembus Rp 60.000 per liternya.
Salah satu penyebab utama kenaikan harga migor ini adalah melonjaknya harga plastik untuk kemasan. Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik ini terjadi karena pasokan biji plastik mengalami gangguan. Akibatnya, harga minyak goreng kemasan terkena dampaknya. Kondisi inilah yang membuat harga jual minyak goreng ikut terdorong naik. Kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh harga CPO yang terus menguat di pasar internasional. Akibatnya, harga minyak goreng di dalam negeri ikut naik secara drastis.
Anehnya, ketika harga kelapa sawit turun, harga minyak goreng tak turun-turun juga. Logikanya kalau bahan baku turun otomatis produknya juga turung dong. Ini malah seperti tak ada korelasinya. Akhirnya masyarakat yang dirugikan.
Di Pesisir Selatan contohnya, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit jatuh secara brutal dari Rp2.000 menjadi Rp700 per kilogram. Di Dharmasraya harga TBS sawit di tingkat petani berkisar Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram. Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Dharmasraya agar tidak melakukan manipulasi harga ataupun penurunan harga secara sepihak dengan dalih penyesuaian regulasi baru yang belum diimplementasikan. Kebijakan mandatori B50 yang direncanakan mulai berlaku pada Juli 2026 justru diperkirakan akan memperkuat serapan CPO nasional ke depan. Rencana pembelian CPO oleh Danantara juga belum tahu kapan berlakunya. Ada atau tidak hubungannya, karena wacananya berdekatan dengan anjloknya harga TBS membuat kecurigaan mencuat.
Pemerintah daerah memang harus turun tangan menyikapi kondisi ini. Penurunan harga sawit sangat memukul petani gurem. Mereka sudah mengeluarkan cost yang besar termasuk untuk beli pupuk, tahu-tahu saat panen harga jatuh. Jelas petani merugi. Belum lagi menghadapi kian tingginya kebutuhan hidup membuat mereka terpuruk makin dalam. Tidak hanya petani, masyarakat sebagai konsumen minyak goreng juga sangat dirugikan. Penjual gorengan jadi makin tertekan. UMKM yang memakai plastik dan minyak goreng dilematis. Jika menaikkan harga khawatir dagangan jadi sepi. (*)
Editor : Adriyanto Syafril