”Jadi sekarang warga tak ada yang menolak. Mereka malah nunggu pembayaran ganti rugi,” sebut Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Audy Joinaldy didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi Syafrizal Ucok saat berdiskusi dengan Padang Ekspres, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, Pemprov Sumbar sudah satu tekad menyelesaikan proyek nasional ini, meski wewenang penuh ada di tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar terkait pembebasan lahan ini.
Menurutnya, jika proses ganti rugi tidak jelas dan masih terkatung-katung, seharusnya Kementerian ATR/BPN bergerak cepat sejak dulu mengevaluasi jajarannya yang berada di Sumbar. Karena sudah 3,5 tahun, pembebasan seksi I tidak tuntas-tuntas.
”Kenapa nggak ada evaluasi. Kenapa nggak kirim orang-orang kanwil yang sudah sukses selesaikan tol dan ditugasi di sini,” ujar Audy.
Audy sendiri heran, sebenarnya tugas Pemprov Sumbar sejauh mana untuk tol ini. Pasalnya BPN Sumbar sendiri sangat sulit diajak untuk berkoordinasi. Bahkan pemprov sendiri tidak pernah diajak bersosialisasi ke masyarakat. ”Jadi kesannya untuk tol ini jalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Tidak tuntas-tuntasnya proses ganti rugi pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru terutama Seksi Padang-Sicincin (Seksi I) ini menjadikan pembangunan tol ini paling lambat se-Indonesia. ”Ya kalau memang lambat, memang seperti itu kondisinya,” ujarnya.
Meski begitu sebagai bagian dari Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol, Audy mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mendorong percepatan ganti rugi lahan masyarakat tersebut. Untuk itu setiap persoalan di masyarakat harus diselesaikan dan di runut satu persatu.
Menurutnya, saat ini tidak ada lagi penolakan dari masyarakat untuk pembangunan tol. Karena masyarakat menunggu ganti rugi lahan. Bahkan malah ada warga yang minta tanahnya segera diukur.
”Ada penolakan dari masyarakat itu tidak benar. Kami sudah turun ke lapangan kok. Dari situasi ini, malah warga menunggu-nunggu tanahnya diukur dan diganti,” ujarnya.
Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional lah yang ujung tombak dari proses pembebasan, pengukuran dan proses pembayaran ganti ruginya. Bahkan untuk percepatan tol ini, Pemprov Sumbar tidak ada mengalokasikan APBD karena semua urusan pembangunannya memang berasa di pusat.
Ia berharap semua pihak terkait, termasuk BPN agar bersama-sama bergerak cepat untuk proses pembebasan. Bahkan saat ini, untuk pembebasan lahan Seksi Padang-Sicincin sudah ada tersedia anggarannya Rp 465 miliar dan berada di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
”Ini sudah cukup duitnya ini untuk pembayaran ganti rugi Padang-Sicincin,” ujarnya.
Lambannya masalah pembebasan lahan untuk Tol Padang-Pekanbaru Seksi Kasang-Kapalohilalang, diduga karena proses administrasi yang lamban. Informasi kepada warga pemilik lahan pun kerap terputus.
Hal ini ditemukan Padang Ekspres ketika mewawancarai sejumlah pemilik lahan di Padangpariaman. Salah seorangnya Yosmadi Dt Pahlawan. Tokoh masyarakat di Kecamatan Lubukalung ini, lahannya juga ada yang masuk pengadaan untuk kebutuhan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru.
”Lahan saya itu terbagi dalam 4 NIS. Luas lahan itu sekitar 3 hektare,” ungkap Yosmadi ketika dihubungi ke nomor ponsel pribadinya, kemarin.
Ia mengatakan bahwa tidak ada lagi permasalahan di tingkat bawah. ”Kami mendukung Tol Padang-Pekanbaru ini. Sebab kami juga butuh jalan ini. Dan ini penting juga untuk mengurai kemacetan. Khususnya di Kecamatan Lubukalung,” sambungnya.
Begitupun di tingkat nagari, menurutnya juga tidak ada kendala yang dialami pihaknya. Sebab, pemerintah nagari sudah memfasilitasi seluruh kebutuhan administrasinya. ”Sekarang kuncinya di BPN saja. Kalau kami tentu sifatnya menunggu,” ungkapnya.
Namun, ia tidak memungkiri telah gelisah karena sudah lama menunggu proses penggantian lahan. Sementara, lahan tidak lagi bisa digarap oleh pihaknya. ”Kami tentu ingin ini dipercepat. Kalau administrasi kan sudah kami penuhi,” tukasnya.
Dari penelusuran Padang Ekspres, diperoleh data bahwa terdapat 2 NIS lahan atas nama Yosmadi Dt Pahlawan yang harus diverifikasi lagi oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Yakni lahannya dengan NIS 133 dan NIS 138. ”Kalau soal itu kan bukan urusan kami lagi,” tukas Yosmadi.
Keluhan lain juga disampaikan salah seorang pemilik lahan yang enggan dituliskan namanya. Ia kecewa baru akhir pekan lalu tahu permasalahan administrasinya. Yakni karena adanya kesalahan pada indentitas salah satu anggota pemilik lahan.
”Harusnya kan masalah spele seperti ini disampaikan cepat ke bawah. Jadi bisa dilakukan perbaikan. Ini kami sudah 1 tahun lebih menunggu,” tegasnya.
Ia pun berharap agar pemerintah pusat mengevaluasi panitia pengadaan tanah untuk Tol Padang-Pekanbaru. ”Jangan masyarakat yang disalahkan. Jangan bilang lahan yang sulit dibebaskan di Sumatera Barat ini. Padahal, oknum penentu administrasi yang bekerjanya lamban,” tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Padangpariaman Rudy Repenaldi Rilis menegaskan, tidak ada masalah yang berarti dalam pembebasan lahan, sehingga membuat pembangunan tol di Padangpariaman terganggu.
”Kita tidak bisa juga menutupi ada masalah. Namun yang pasti masalahnya hanya bersifat internal kaum. Itupun selalu terselesaikan setelah kita mediasi. Jadi, tidak ada urusannya dengan pembebasan lahan, apalagi pembangunan tol ini,” jelas Rudi ketika dihubungi, kemarin.
Bahkan, lanjutnya, sudah banyak lahan di Padangpariaman yang sudah diganti rugi. Artinya, lahan itu sudah bisa dibangun. Misalnya saja di Paritmalintang. ”Kadang karena melihat panu sedikit di leher, lupa dengan ketampanan atau kecantikan wajah orang tersebut. Artinya, jangan kita jadikan masalah kecil merugikan hal yang besar,” cetusnya.
Rudy pun mengaku, Pemkab Padangpariaman yang sifatnya memfasilitasi dan mendampingi proses di tingkat kabupaten, sudah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan.
”Kami hingga pihak nagari selalu memfasilitasi masyarakat untuk percepatan pemberkasan. Jika ada masalah dimediasi. Lebih dari itu (soal pembayaran ganti kerugian dan pembangunan, red), tentu bukan wewenang kami,” tukasnya.
Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, terdapat sebanyak 86 NIS yang harus diselesaikan permasalahannya (lihat grafis). Dominan, kunci percepatan penyelesaian lahan tersebut ditangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin, serta Panitia Pengadaan Tanah (P2T).
Permasalahan-permasalan yang harus diselesaikan tersebut menyangkut koordinasi, surat persetujuan ahli waris, verifikasi perbaikan, peninjauan lokasi, verifikasi lahan, dan verifikasi dokumen administrasi pemilik lahan, dan verifikasi untuk tahap validasi.
Samakan Persepsi, Tol Berdampak Positif
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib menyampaikan, penyelesaian tol merupakan hal yang prioritas. Untuk itu, pandangan berbagai pihak mesti disamakan. Yakni tol ini memiliki dampak yang positif bagi pembangunan Sumbar ke depan.
Kader Demokrat ini menyampaikan dengan menyamakan persepsi sehingga akan membuat komunikasi lancar. Katanya, komunikasi dari berbagai elemen yang terlibat cukup banyak. Tak hanya pemerintah pusat, namun pemprov, pemkab, BPN, dan lainnya. Untuk itu, dengan rencana penyelesaian bisa segera dilakukan.
Suwirpen menyampaikan ego sektoral tak bisa ditonjolkan. Semuanya saling berkaitan. Tak bksa berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, pemprov ikut membantu sosialisasi pada masyarakat, dan teknis surat menyurat diselesaikan oleh BPN. Sehingga pencairan ganti untung tanah yang terkena tol bisa terealisasi.
”Persepsi harus disamakan. Tol penting dan berdampak positif pada masyarakat. Sehingga kendala kendala yang terjadi bisa diselesaikan dengan cepat,” katanya.
Saat ini, Suwirpen mengetahui kalau banyak masyarakat sudah setuju dengan ganti untung tanah mereka. Hal ini patut diapresiasi dan harus disambut dengan antusias. Dengan cepat merespons keinginan masyarakat ini, akan membantu percepatan.
Di sisi lain, selain secara lembaga, personel dari masing masing stakeholder ini harus peduli. Jangan hanya sebatas komitmen lisan tanpa ada aksi nyatanya di lapangan.
Dari pandangan Suwirpen, keuntungan selesainya Tol Padang-Pekanbaru ini akan memberikan dampak berbagai sektor.
Misal sektor pariwisata, yang akan membuat kunjungan wisata ke Sumbar diprediksi semakin ramai. Selama ini banyak warga Riau dan Kepri berwisata ke Sumbar. Dengan siapnya tol ini, diyakini akan semakin ramai karena akses semakin mudah.
Begitu juga dengan sektor ekonomi, misal sayur asal Sumbar akan lebih lancar dikirim ke Riau. Belum lagi diyakini dapat mengurai kemacetan dibeberapa titik.
Sementara itu, ketika dikonfirmasikan kepada Kakanwil BPN Sumbar Syaiful ke nomor HP 081363××× belum merespons. Telepon maupun WA yang dilayangkan Padang Ekspres tidak direspons kendati HP-nya aktif. (apg/eko/wni) Editor : Novitri Selvia