
Senin (18/3) Sri Mulyani dan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung). Bersama Burhanuddin dan jajarannya, mereka membahas dugaan korupsi Rp 2,5 triliun dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Menurut Burhanuddin angka sebesar itu diperoleh dari empat perusahaan. Yakni PT RRI (Rp 1,8 triliun), PT SMS (Rp 216 miliar), PT SPV (Rp 144 miliar), dan PT PRS (Rp 305 miliar).
Empat perusahaan tersebut mendapat fasilitas kredit dari LPEI pada batch pertama. Atas laporan Sri Mulyani, dugaan korupsi melibatkan empat perusahaan itu langsung ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus). “Untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” ujarnya.
Lantaran ada beberapa batch penerimaan fasilitas kredit dari LPEI, Burhanuddin menyatakan bahwa instansinya bakal membongkar seluruh dugaan korupsi di batch berikutnya. Diantaranya batch dua yang terdiri atas enam perusahaan terindikasi fraud. “Senilai Rp 3 triliun dan Rp 85 miliar,” imbuhnya.
Saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih memeriksa penerimaan fasilitas kredit oleh enam perusahaan tersebut. Burhanuddin memastikan, bila sudah selesai BPKP langsung menyerahkan hasil pemeriksaan itu kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) untuk kepentingan recovery asset.
Karena itu, dia mengingatkan supaya perusahaan-perusahaan yang masuk batch dua segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM Datun, BPKP, serta Inspektorat Kemenkeu. “Agar nantinya tidak berlanjut pada proses pidana,” imbuhnya.
Komitmen Berantas Korupsi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan komitmen agar seluruh instansi yang ada di Kemenkeu berkomitmen memberantas korupsi. Kunjungan ke Kejagung disebutnya sebagai bentuk sinergi penegakan hukum.
Ani -sapaan akrab Menkeu- menyebut, LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Selain itu, LPEI juga akan terus bekerja sama dengan JAM Datun, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu.
“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009,’’ ujar Ani.
Ani menegaskan bahwa jajaran LPEI dan seluruh manajemennya harus mampu membangun tata kelola yang baik. Hal itu mengingat adanya empat debitur bermasalah yang terindikasi fraud senilai Rp 2,5 triliun.
Terdapat empat perusahaan yang terindikasi fraud tersebut. Pertama, perusahaan pertama dengan nilai indikasi fraud paling tinggi mencapai Rp 1,8 triliun berinisial RII. Selanjutnya perusahaan SMR Rp 216 miliar, SMU senilai Rp 144 miliar, dan PRS senilai Rp 305 miliar.
Ani menekankan, LPEI yang notabene special mission vehicle (SMF) atau BUMN di bawah Kemenkeu akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah dengan bekerja sama bersama instansi terkait, salah satunya Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
“LPEI membentuk tim Terpadu untuk meneliti seluruh kredit-kredit yang bermasalah di LPEI, ini tadi yang disebutkan oleh pak Jaksa Agung bahwa kita berusaha untuk melakukan bersih-bersih,” tuturnya.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi di lembaga yang diawasinya tersebut. “Ini merupakan langkah yang perlu didukung sebagai upaya bersih-bersih dari praktik korupsi di kementerian lembaga,” ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman kemarin.
Kepercayaan pemerintah melaporkan dugaan korupsi ini menjadi sanjungan bagi Kejagung, sekaligus kritik pada KPK. Yang seharusnya mempunyai kewenangan secara khusus dalam pemberantasan korupsi. Sebab, kasus menteri lapor ke Kejagung ini bukan pertama terjadi.
Selain Sri Mulyani kemarin, ada Menteri BUMN Erick Thohir yang melaporkan kasus korupsi di BUMN pada Oktober 2023 lalu. Mundur ke belakang, mantan Menteri BUMN Rini Soemarno juga pernah melaporkan kasus korupsi Jiwasraya ke Kejagung pada 2020.
“Secara tidak langsung, KPK tidak dianggap lagi di sini,” terangnya. Hal ini menjadi wajar karena marwah lembaga antirasuah itu memang sedang terpuruk. Yang terbaru tentu masalah korupsi pemerasan berupa pungutan liar di rutan KPK. Yang dilakukan oleh pegawai mereka sendiri.
Boyamin berharap dengan kasus-kasus yang dilaporkan ke Kejagung ini ke depan KPK segera berbenah. Sekaligus mengejar ketertinggalan untuk kembali memperoleh dan menangani kasus secara serius. Sehingga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. (dee/elo/syn/jpg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



