Kalibrasi Strategis Proyek Fly Over Sitinjaulauik

Penulis : Ronny P Sasmita - Analis Senior ISEAI dan Peneliti Senior Tamu CIDS University of the Philippines

Infrastruktur pada hakikatnya adalah politik yang dikeraskan menjadi beton. Di Sumatera Barat, pengerasan itu kini mengambil wujud salah satunya dalam bentuk proyek Fly Over Sitinjaulauik, sebuah mega proyek yang tidak hanya berupaya menaklukkan topografi ekstrem, tetapi juga mencoba mengkalibrasi ulang denyut ekonomi regional yang selama ini tersumbat di tikungan tajam dan tanjakan maut. 

Bagi siapa pun yang pernah melintasi jalur Padang-Solok, Panorama I dan II tentu bukan hanya nama lokasi, tapi personifikasi dari kecemasan logistik. Dengan gradien kemiringan mencapai 20 hingga 25 persen, jalur ini telah lama menjadi inefisiensi yang dipelihara, di mana truk-truk bermuatan berat harus bertaruh nyawa dan waktu demi mengantarkan komoditas dari jantung Sumatera menuju pesisir.  Jadi pembangunan flyover dengan nilai investasi mencapai Rp2,82 triliun ini muncul sebagai intervensi strategis yang sudah selayaknya dibedah dengan kacamata kebijakan publik yang kritis, melampaui sekadar euforia seremoni peletakan batu pertama.

Keberhasilan transisi proyek ini dari sekadar wacana puluhan tahun menjadi realitas konstruksi tidak bisa dilepaskan dari peran strategis Andre Rosiade, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat. Sebagai inisiator utama, Andre memainkan kartu politik teknokratis yang jitu dengan mendorong penggunaan konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ketika anggaran negara sedang terbatas. Langkah ini bukan hanya manuver politik, tapi diplomasi pembangunan yang efektif guna memastikan proyek ini tetap menjadi prioritas di meja kementerian.

Ketekunannya mengawal setiap tahapan, mulai dari lobi izin pinjam pakai kawasan hutan hingga proses tender, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan daerah dengan birokrasi pusat demi kemaslahatan publik Sumatera Barat. Kehadiran sosok legislator yang vokal dan gigih dalam mengejar janji pemerintah pusat menjadi variabel penentu mengapa proyek yang dulunya dianggap mustahil ini akhirnya bisa mendapatkan lampu hijau fiskal dan administratif.

Proyek ini menjadi menarik karena mengadopsi skema KPBU atas prakarsa badan usaha atau unsolicited. Dalam lanskap ekonomi pembangunan, skema ini menandakan bahwa sektor swasta, dalam hal ini konsorsium PT Hutama Karya dan PT Hutama Karya Infrastruktur melalui PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL), melihat adanya nilai komersial dan strategis yang luar biasa di jalur ini. Dengan masa konsesi selama 12,5 tahun, mencakup 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan, proyek ini memindahkan risiko desain, pembangunan, hingga pemeliharaan ke pundak badan usaha.

Namun, ketergantungan pada skema Availability Payment (AP) sebesar Rp638,4 miliar per tahun yang akan dibayarkan pemerintah selama masa operasi menuntut transparansi fiskal yang tinggi. Publik berhak bertanya, apakah beban APBN jangka panjang ini sebanding dengan percepatan ekonomi yang dijanjikan, ataukah ini sekadar pemindahan beban fiskal ke masa depan demi pencapaian infrastruktur jangka pendek.

Selama masa konstruksi yang direncanakan berlangsung hingga 2027-2028, injeksi dana sebesar Rp2,06 triliun untuk porsi fisik konstruksi akan berfungsi sebagai stimulus fiskal yang masif bagi Sumatera Barat. Mengingat sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,65 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, kehadiran proyek ini menjadi penahan kontraksi ekonomi yang krusial.

Berdasarkan analisis pengganda ekonomi, setiap rupiah yang masuk ke proyek ini akan berputar melalui penggunaan material lokal dan penyerapan tenaga kerja. Keputusan untuk memprioritaskan Semen Padang sebagai pemasok utama beton adalah langkah cerdas untuk memastikan nilai tambah ekonomi tetap tinggal di ranah lokal. Dengan harga semen grosir yang relatif stabil di kisaran Rp60.625 per zak, utilisasi kapasitas produksi pabrik di Indarung akan meningkat, yang secara langsung menjaga stabilitas lapangan kerja di salah satu industri tertua di Sumatera ini.

Dampak jangka pendek lainnya adalah pembukaan lapangan kerja bagi sekitar 2.500 hingga 3.500 orang, baik secara langsung di lokasi proyek maupun melalui aktivitas pendukungnya. Dari pengemudi truk, operator alat berat, hingga pedagang makanan di sekitar kawasan Lubuk Kilangan, semuanya akan merasakan rembesan ekonomi konstruksi ini. Namun, aspek pemberdayaan masyarakat lokal tidak boleh berhenti pada penyerapan tenaga kerja kasar. Proyek ini harus menjadi laboratorium lapangan bagi peningkatan keterampilan teknis tenaga kerja Sumatera Barat dalam menguasai teknologi jembatan modern seperti cable-stayed. Tanpa sertifikasi dan transfer pengetahuan yang memadai, keterlibatan warga lokal hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri setelah alat berat meninggalkan lokasi.