Penulis : Shofwan Karim - Pengamat, Penulis Esai, dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar
Perdamaian di Timur Tengah selalu berjalan dengan langkah merangkak, seakan kaki sejarah tersandung oleh batu dendam yang tak kunjung lapuk. Sejak perang pecah pada 28 Februari 2026, diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran mencoba menyalakan lilin di tengah badai. Namun lilin itu sering padam oleh tiupan tragedi. Awal Juli, prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, membuat perundingan jeda. Sejarah seakan menunggu, menahan napas, sebelum babak baru dimulai.
Di Gaza, denyut lain bergetar. Hamas, setelah 18 tahun berkuasa sejak kudeta 2007, akhirnya menyerahkan otoritas sipil kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Langkah ini bukan sekadar teknis birokrasi, melainkan simbol pergeseran, dari pemerintahan ideologis menuju tata kelola teknokrat. Seperti sungai yang dialihkan alirannya, Gaza kini dititipkan kepada para profesional yang diharapkan mampu mengelola luka perang dengan rasionalitas dan keahlian.
Gaza: Dari Ideologi ke Teknokrasi
Pada 6 Juli 2026, Hamas resmi membubarkan Komite Darurat dan menyerahkan pemerintahan sipil kepada NCAG. Ismail Al Thawabta mengonfirmasi pengunduran diri Mohammed Al Farra, menutup babak panjang Hamas sebagai penguasa de facto Gaza. NCAG, beranggotakan 15 teknokrat, dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina. Mereka bukan pejuang bersenjata, melainkan ekonom, dokter, pengacara, dan profesional sipil.
Nama-nama seperti Bashir Rayyes (pakar ekonomi lulusan Imperial College London), Dr. Aed Mahmoud Yaghi (dokter urologi yang memimpin pemulihan fasilitas kesehatan), Hanaa Hanna Nicola Tarazi (pengacara perempuan yang mengurus perlindungan sosial), dan Omar Shamali (ahli telekomunikasi) menunjukkan wajah baru Gaza. Wajah teknokrat yang berusaha menata reruntuhan dengan ilmu dan pengalaman, bukan dengan senjata.
Namun transisi ini tidak mulus. Israel hingga kini memblokir akses masuk anggota NCAG dari Kairo ke Gaza. Perlintasan Rafah, satu-satunya gerbang Gaza ke dunia luar selain Israel, masih menjadi titik tawar. Hamas menuntut Rafah dibuka penuh, agar Gaza tidak lagi menjadi penjara terbuka.
Perdamaian yang Merangkak
Langkah Hamas menyerahkan Gaza kepada NCAG adalah paradoks. Di satu sisi, ia membuka peluang rekonsiliasi dan pemulihan. Di sisi lain, ia menyingkap ketidakpastian baru. Apakah Israel akan menerima pemerintahan teknokrat ini? Apakah NCAG mampu menata Gaza tanpa terseret kembali ke pusaran konflik?
Sejarah Hamas sejak 1987 adalah sejarah perlawanan. Dari pendirian oleh Sheikh Ahmed Yassin, kemenangan pemilu 2006, hingga kudeta 2007, Hamas selalu menjadi simbol resistensi. Kini, dengan menyerahkan otoritas sipil. Hamas seakan mengakui bahwa perlawanan bersenjata tidak cukup untuk membangun kehidupan. Gaza membutuhkan administrasi, rumah sakit, sekolah, listrik, dan perdagangan.
Namun, perdamaian bukan sekadar administrasi. Ia adalah jiwa yang harus dipulihkan. Luka perang tidak sembuh hanya dengan protokol birokrasi. Perdamaian membutuhkan keadilan, pengakuan, dan kebebasan. Tanpa itu, Gaza akan tetap menjadi luka terbuka di tubuh Palestina.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
