
PADEK.JAWAPOS.COM-BERBAGAI perkiraan prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2025 justru dibayang-bayangi pelambatan. Banyak yang khawatir ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh di bawah 5 persen.
Jika sebelumnya ekonomi kita masih mampu tumbuh di atas 5 persen, tahun 2025 tidak akan tercapai, hanya pada kisaran 4,5-4,8 persenan saja.
Menurunnya laju pertumbuhan periode 2025 dibandingkan periode pascacovid pada 2021, terutama dirasakan mulai tahun 2024 ini, khususnya di pertengahan tahun, dengan keluarnya Permendag no 8 tahun 2024, pengaturan impor berbagai jenis barang jadi dan bahan baku antara.
Sebagai konsekuensi, liberalisasi impor telah membuat suplai barang-barang konsumsi domestik meningkat. Ini terutama terjadi pada pakaian, alas kaki, bahan baku antara lainnya yang berkonsekuensi terhadap menurunnya omzet penjualan retail.
Termasuk berkurangnya produksi industri tekstil yang selama ini berjaya dalam menyerap lapangan kerja. Semenjak 6 bulan terakhir penjualan sektor-sektor retail, barang sekunder dan tertier mengalami kelesuan.
Hipermart, sampai retail yang menguasai sektor perdagangan eceran bahkan satu persatu gulung tikar. Saat bersamaan hasil telaahan data BPS tentang upah real rata-rata antara tahun 2019-2024 untuk seluruh sektor ekonomi turun pada kisaran 5-18 persen, tergantung jenis sektornya.
Penurunan upah rata-rata sektoral, telah membawa konsekuensi menurunnya daya beli pekerja formal. Dan hal ini telah terimbas pada penurunan daya beli secara masyarakat secara menyeluruh.
Kita juga perlu secara cepat menganalisis, bahwa secara global, pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan turun dibanding tahun 2024. Ekonomi Inggris dan Jepang selama tahun 2024 saja diperkirakan masih resesi.
Antisipasi ini dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kelebihan produksi di antaranya China, untuk mencari pasar pasar baru, di mana Indonesia termasuk di antaranya masih memiliki potensial permintaan, selain juga beberapa negara miskin lainnya, seperti India, Bangladesh, dan Pakistan.
Saat bersamaan laju eksport Indonesia ke luar negeri tentu juga tidak mudah, mengingat terjadinya pelambatan ekonomi. Kenapa ekspor tidak mudah digenjot?
Karena produktivitas kerja tenaga kerja Indonesia masih sulit untuk ditingkatkan, saat bersamaan, inovasi yang juga masih lamban, birokrasi sektor perizinan, dan lemahnya upaya memasuki pasar luar negeri, baik untuk ekspor barang jadi Indonesia maupun ekspor tenaga kerja.
Kendala struktural lainnya di internal Indonesia, selain birokrasi yang membutuhkan tambahan waktu dan biaya dalam perizinan dan skema investasi, diperparah dengan tingkat korupsi domestik yang juga sangat mrngkhawatirkan.
Indeks persepsi korupsi Indonesia tersisa 34, yang menandakan kepercayaan masyarakat pada anak bangsa hanya tersia sebesar 34 persen, sisanya adalah para koruptor.
Ini memicu semua munculnya tekanan sosial, apalagi semakin maraknya judi online, yang secara makro juga berimplikasi pada melemahnya daya beli masyarakat.
Refleksi dan Koreksi
Presiden Prabowo mesti segera menahan laju liberalisasi, khususnya dipicu oleh Permendag no 8 tahun 2024, targetkan untuk refisi segera, agar hasil refisi tersebut berorientasi melindungi industri dalam negeri.
Mulai mengerem keran impor terhadap jenis jenis dimana akan menghancurkan industri dalam negeri. Lihat bahwa PHK pada sektor tekstil, alas kaki, dan kemudian otomotif menjadi bukti kekhawatiran ini.
Upaya untuk melakukan ekspansi sektor kredit diperkirakan akan membuat kegiatan ekonomi tumbuh kembali, saat bersamaan melaksanakan berbagai program jaring pengaman sosial yang berdampak pada pergerakan ekonomi lokal.
Kredit bisa ditujukan pada berbagai jenis industri turunan untuk subatitusi impor, dan sekaligus untuk berbagai jenis industri yang orientasinya ekspor.
Ekspor tenaga kerja semi terampil juga sangat perlu mengingat kebutuhan lapangan kerja pertanian, tenaga keterampilan rumah tangga, tenaga terampil hotel, restoran dan kuliner. Tahun tahun 2025 ini keperluan akan penyiapan tenaga kerja muda untuk turun dan beraktifitas mesti secara segera dilakukan.
Upaya misalnya mentri pertanian menyusun dan menawarkan tenaga kerja pertanian, sebagai contoh dan segera diikuti dengan penyediaan sistem, permodalan dan segala keperluan agar mereka mau masuk ke sektor start up untuk berbagai bidang kerja. Semoga. (Elfindri, Dosen Universitas Andalas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




