Perang tidak selalu hanya menelan korban jiwa. Dalam banyak kasus, perang juga memicu krisis ekonomi yang jauh lebih luas. Ketegangan di Selat Hormuz bisa menjadi mimpi buruk dunia.
Jika konflik di kawasan ini terus memanas, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh negara-negara Timur Tengah saja. Ekonomi dunia bisa terguncang termasuk kita di Indonesia.
Selat Hormuz adalah urat nadi energi global. Sekitar 20 persen pasokan energi dunia melintasi jalur laut sempit ini setiap hari. Minyak dari Kuwait, Qatar, dan berbagai negara Teluk lainnya diangkut melalui selat tersebut sebelum didistribusikan ke berbagai negara. Setiap ketegangan terjadi di kawasan ini selalu membuat pasar energi global waspada.
Bagi Indonesia, konflik di Timur Tengah bukan sekadar berita internasional. Dampaknya bisa langsung terasa pada kondisi ekonomi nasional. Dengan status sebagai negara pengimpor bahan bakar minyak dan kondisi fiskal yang belum terlalu kuat, Indonesia sangat bergantung pada stabilitas harga energi dunia. Semakin lama konflik berlangsung, semakin rentan pula ketahanan energi nasional.
Tekanan terhadap APBN
Lonjakan harga minyak dunia hampir selalu menjadi ancaman bagi APBN. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah sekitar US$70 per barel. Namun kenyataannya, harga minyak dunia kini telah merangkak naik keangka US$93 per barel. Artinya, sudah terjadi deviasi sekitar US$23 per barel dari asumsi yang digunakan dalam perhitungan APBN.
Jika selisih ini terus melebar dan harga minyak menembus diatas US$100 per barel, tekanan terhadap APBN akan semakin berat. Pemerintah bisa dipaksa melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri, termasuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bio Solar. Ini juga bisa memicu gejolak politik dalam negeri.
Tekanan tidaklah berhenti di situ. Kenaikan harga minyak biasanya diikuti oleh gejolak di pasar keuangan global. Ketika ketidakpastian meningkat, investor cenderung mencari aset yang lebih aman.
Dolar Amerika Serikat menjadi salah satu tujuan utama. Akibatnya, mata uang negara berkembang seperti rupiah ikut tertekan. Dalam APBN 2026, nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp16.500 per dolar. Namun saat ini kurs telah bergerak keangka Rp16.800 per dolar. Artinya, tekanan eksternal perlahan mulai menggerus asumsi makro yang digunakan dalam APBN.
Tiga Risiko Besar
Konflik di Timur Tengah setidaknya menyimpan tiga risiko besar bagi pasar energi global.
Pertama, lonjakan harga minyak yang tidak terkendali. Jika Selat Hormuz terganggu atau bahkan diblokade, pasokan minyak dunia bisa terhambat. Pada saat yang sama, sejumlah negara produsen minyak juga dapat mengurangi produksinya karena faktor keamanan.
Situasi seperti ini pernah terjadi pada era perang Iran dan Irak pada 1980-an. Saat itu pasar energi global mengalami tekanan besar dan harga minyak melonjak tajam.
Kedua, serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk. Timur Tengah memiliki sejumlah kilang dan ladang minyak terbesar di dunia. Jika fasilitas-fasilitas ini diserang, produksi minyak global bisa langsung turun drastis.
Peristiwa serangan terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi pada 2019 menjadi bukti bahwa satu insiden saja dapat mengguncang pasar energi dunia.
Ketiga, meluasnya konflik menjadi perang regional. Jika perang tidak lagi terbatas pada dua negara dan mulai melibatkan beberapa kekuatan besar di Timur Tengah, gangguan terhadap produksi minyak bisa terjadi secara bersamaan.
Skenario seperti ini berpotensi memicu krisis energi global seperti yang pernah terjadi pada krisis minyak 1973. Pada masa itu harga energi melonjak tajam dan ekonomi dunia mengalami tekanan berat.
Agenda Ketahanan Energi
Dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energinya. Ada beberapa langkah strategis yang perlu diprioritaskan.
Pertama, mendiversifikasi sumber impor minyak agar tidak terlalu bergantung pada satu kawasan tertentu. Indonesia musti mencari sumber sumber minyak baru dari beberapa negara penghasil Minyak seperti Brazil, Nigeria dan negara penghasil minyak lainnya.
Kedua, meningkatkan cadangan minyak nasional. Saat ini cadangan energi Indonesia relatif kecil, hanya mampu menopang kebutuhan sekitar tiga hingga empat minggu. Kebijakan ini harus dievaluasi. Cadangan minyak nasional sudah harus ditingkatkan.
Kita musti belajar dari pengalaman. Naik drastisnya konsumsi BBM nasional dalam beberapa dekade belakangan mustilah diimbangi dengan peningkatan cadangan nasional. Storage penampungan BBM nasional musti ditambah. Secepatnya Indonesia mustilah membangun Storage baru disejumlah pulau pulau besar di Indonesia.
Ketiga, mempercepat transisi energi melalui program biodiesel, pengembangan energi terbarukan, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik. Keempat, meningkatkan produksi energi domestik melalui eksplorasi blok migas baru dan pembangunan kilang minyak baru.
Kelima, mengelola subsidi energi secara lebih tepat sasaran agar beban fiskal tetap terkendali jika harga minyak dunia melonjak.
Ketegangan di Selat Hormuz adalah pengingat bahwa stabilitas energi global sangat rapuh. Selama Indonesia masih bergantung pada impor minyak, setiap gejolak geopolitik di pasar energi dunia akan selalu membawa risiko bagi perekonomian nasional. Ketahanan energi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan. Ia telah menjadi kebutuhan strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia. (***)
Editor : Hendra Efison