Ketika Selat Hormuz mulai ditutup secara terbatas, dunia sudah merasakan getarannya. Jalur sempit di Timur Tengah itu bukan sekadar perairan biasa.
Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melintas di sana setiap hari. Begitu jalur itu terganggu, pasar energi global langsung bergejolak.
Harga minyak bergerak naik, pelaku pasar diliputi kecemasan, dan banyak negara mulai menghitung ulang ketahanan energinya.
Cadangan minyak diperiksa, jalur pasokan alternatif dicari, dan strategi konsumsi energi domestik ditinjau kembali.
Indonesia tentu tidak berada di luar pusaran itu. Sebagai negara yang masih berstatus net importer BBM, setiap gejolak di pasar minyak dunia dipastikan langsung berdampak. Fiskal langsung tertekan dan APBN berpotensi mengalami defisit lebih dalam.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sejumlah langkah antisipasi. Pemerintah mendorong penghematan konsumsi BBM, mencari alternatif pasokan energi, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih beragam. Produksi energi domestik juga didorong untuk meningkat.
Namun di luar langkah-langkah besar tersebut, ada satu ide sederhana yang kembali relevan, yaitu Work From Home (WFH).
WFH sebagai Instrumen Ekonomi
WFH pernah menjadi kebijakan besar ketika dunia dilanda pandemi COVID-19 pada 2020. Saat itu kantor-kantor mendadak kosong, jalanan lengang, dan aktivitas kerja berpindah ke ruang digital.
Menariknya, kehidupan tidak berhenti. Pelayanan publik tetap berjalan, administrasi pemerintahan tetap bergerak, dan banyak sektor kerja justru menemukan cara baru untuk tetap produktif tanpa harus selalu hadir secara fisik di kantor.
Kini, di tengah tekanan energi global, konsep yang sama kembali terasa masuk akal.
Tidak semua pekerjaan memang bisa dilakukan dari rumah. Namun banyak fungsi administrasi pemerintahan sebenarnya dapat diselesaikan secara digital.
Jika diterapkan secara selektif dan proporsional, WFH tidak lagi sekadar kebijakan fleksibilitas kerja, tetapi dapat menjadi instrumen efisiensi ekonomi negara.
Efisiensi yang Tidak Kecil
Kantor pemerintahan pada dasarnya merupakan mesin operasional yang mahal. Gedung harus beroperasi setiap hari. Listrik menyala, pendingin ruangan bekerja tanpa henti, air mengalir, dan berbagai biaya operasional lainnya terus berjalan.
Jika sebagian aktivitas dipindahkan ke rumah, konsumsi energi kantor otomatis menurun.
Secara kasar, efisiensi operasional pemerintah pusat bisa mencapai sekitar 20 persen. Di tingkat pemerintah daerah, potensi penghematannya bahkan dapat mencapai 35 hingga 40 persen dari biaya operasional.
Dengan jumlah aparatur sipil negara sekitar 4,3 juta orang, potensi penghematan ini dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Namun penghematan terbesar sebenarnya bukan datang dari gedung kantor, melainkan dari transportasi pegawai.
Menghemat Jutaan Liter BBM
Seorang ASN rata-rata menempuh perjalanan pulang-pergi sekitar 10 hingga 20 kilometer setiap hari untuk bekerja.
Jika diasumsikan satu ASN mengonsumsi sekitar satu liter BBM per hari, maka dengan jumlah ASN sekitar 4,3 juta orang, terdapat potensi penghematan sekitar 4,3 juta liter BBM setiap hari apabila mereka tidak melakukan perjalanan ke kantor.
Angka ini tentu bukan jumlah kecil.
Memang, pembatasan mobilitas ASN juga memiliki dampak ekonomi lain. Penjualan BBM di sejumlah SPBU bisa menurun. Aktivitas ekonomi di sekitar kawasan perkantoran—warung makan, transportasi, hingga jasa kecil—mungkin ikut terdampak.
Namun dalam skala nasional, manfaat efisiensi energi kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dampak ekonominya yang bersifat lokal.
Dilema Fiskal: MBG dan Subsidi BBM
Di tengah tekanan energi global, muncul pula perdebatan fiskal: perlukah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dirasionalisasi untuk menopang subsidi BBM?
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Secara logika tentu Prabowo akan berupaya keras mempertahankannya karena program tersebut merupakan janji politik saat kampanye Pilpres.
Di sisi lain, subsidi BBM juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga, inflasi, serta biaya transportasi masyarakat.
Secara kasar, kebutuhan anggaran kedua program ini sama-sama besar. Program MBG diperkirakan membutuhkan sekitar Rp70 hingga Rp120 triliun per tahun ketika berjalan penuh.
Sementara subsidi dan kompensasi BBM dapat berkisar Rp150 hingga Rp300 triliun, tergantung harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Artinya, kedua program ini sama-sama menjadi komponen besar dalam struktur APBN.
Jika pemerintah merasionalisasi sekitar 10 hingga 20 persen anggaran MBG, ruang fiskal yang terbuka hanya sekitar Rp7 hingga Rp20 triliun. Jumlah ini tetap tidak cukup untuk menutup lonjakan subsidi energi jika harga minyak dunia melonjak tajam.
Risiko Sosial yang Nyata
Memangkas program MBG bukan keputusan yang mudah. Selain merupakan program unggulan pemerintah, program ini juga telah mendorong investasi dari para pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan makanan.
Dapur-dapur MBG tidak dibangun secara sederhana. Infrastruktur produksi, peralatan dapur, hingga rantai distribusi membutuhkan investasi yang tidak kecil. Banyak pelaku usaha telah menanamkan dana miliaran rupiah untuk membangun fasilitas tersebut.
Jika program ini tiba-tiba dihentikan karena tekanan fiskal, kerugian tentu akan ditanggung oleh para investor dan pelaku usaha yang sudah terlanjur masuk ke dalam ekosistemnya.
Namun di sisi lain, kritik terhadap implementasi program ini juga mulai bermunculan. Di berbagai media sosial, tidak sedikit orang tua yang menyampaikan kekecewaan terhadap kualitas menu yang diterima anak-anak mereka.
Di sinilah pemerintah menghadapi dilema kebijakan yang tidak sederhana.
Solusi yang Lebih Rasional
Dalam tradisi Minangkabau ada pepatah “bak maambiak rambuik dalam tapuang, rambuik tabao samantaro tapuang indak taserak.” Artinya, kebijakan harus diambil dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru.
Dalam konteks ini, pengendalian subsidi BBM mungkin lebih efektif dibandingkan memangkas program sosial strategis lainnya.
Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:
Pertama, menargetkan subsidi BBM secara lebih tepat agar benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Kedua, menutup kebocoran distribusi BBM bersubsidi yang selama ini sering terjadi karena salah sasaran.
Ketiga, mengendalikan konsumsi energi melalui kebijakan efisiensi, misalnya penerapan WFH secara selektif.
Keempat, mempercepat diversifikasi energi, termasuk pengembangan kendaraan listrik dan biofuel.
Pada akhirnya, ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak minyak yang dimiliki suatu negara. Ia juga ditentukan oleh seberapa bijak negara tersebut mengelola konsumsi energinya. (***)
Editor : Hendra Efison