DPRD Padang Maraton Bahas APBD 2026, Target PAD Dinas Kesehatan Naik Jadi Rp40,5 Miliar

Pembahasan digelar secara maraton karena sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum tuntas, termasuk Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, dan BKD.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyatakan fokus pembahasan diarahkan pada optimalisasi potensi pendapatan daerah agar target yang dicanangkan Pemerintah Kota dapat tercapai.

“Optimalisasi pendapatan diharapkan memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, beberapa OPD mencatat kenaikan proyeksi pendapatan dibanding tahun sebelumnya.

Sektor kesehatan menjadi salah satu yang meningkat, baik dari RSUD maupun Dinas Kesehatan yang mengelola pendapatan dari 24 puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, memaparkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 sebesar Rp36,1 miliar, dengan 95 persen bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan puskesmas atau sekitar Rp34,4 miliar.

Hingga Oktober, realisasi PAD telah mencapai 83,5 persen. “Insya Allah sampai Desember target Rp36,2 miliar dapat tercapai,” ujarnya.

Untuk 2026, Dinas Kesehatan mengusulkan target PAD sebesar Rp40,5 miliar, naik Rp4,3 miliar dari tahun sebelumnya.

Kenaikan target berasal dari potensi baru yang ditemukan dalam kajian bersama tim Banggar dan 24 puskesmas.

“Awalnya ditetapkan Rp36,5 miliar, namun hasil evaluasi menunjukkan potensi yang bisa dioptimalkan,” jelasnya.

Dr. Srikurnia juga menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan. Ia menyebut saat ini masih terdapat kekurangan 21 dokter di 16 puskesmas.

Baca Juga: KAI Divre II Sumbar Tingkatkan Layanan dan Optimalisasi Fasilitas di Stasiun Tabing

Idealnya, setiap puskesmas memiliki 4 sampai 7 dokter. Kekurangan ini menjadi pertimbangan untuk pengajuan rekrutmen dokter pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, DPRD mencatat proyeksi pendapatan daerah Kota Padang tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan.

Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan tambahan dana Rp12 miliar, dengan potensi tambahan Rp13–14 miliar sebelum pengesahan APBD.

Pembahasan Banggar dijadwalkan berlangsung hingga dua hari ke depan untuk menuntaskan seluruh materi, termasuk sisi belanja daerah, guna memastikan APBD 2026 seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. (yud)