Defisit APBD Padang 2026 Rp 109 M, DPRD-TAPD Sepakati Empat Solusi
Pertemuan ini berfokus pada pembahasan dan pencarian solusi darurat untuk mengatasi defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 yang mencapai angka sekitar Rp 109 miliar.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengungkapkan Banggar dan TAPD telah mencapai kesimpulan untuk mengambil beberapa langkah strategis dan cepat guna menutupi kekurangan anggaran tersebut.
Langkah-langkah yang disepakati ini menargetkan penghematan dari berbagai pos anggaran yang dianggap tidak terlalu mendesak atau memiliki potensi kelebihan.
Langkah pertama adalah melakukan efisiensi pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Padang. Melalui pengurangan ini, pemerintah daerah diperkirakan mampu mengumpulkan dana penghematan sekitar Rp 18 miliar. Keputusan ini menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menanggulangi krisis anggaran.
Langkah kedua berfokus pada rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Muharlion menjelaskan bahwa saat ini TPP diberikan selama 14 bulan, padahal kewajiban Pemko Padang hanya 12 bulan. Dengan mengurangi pemberian TPP selama dua bulan tersebut, Pemko diprediksi dapat menghemat anggaran sekitar Rp 60 miliar, menjadikannya pos penghematan terbesar.
Ketiga, defisit akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meskipun angka pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK RI, SILPA ini diperkirakan menyumbang sekitar Rp 8 miliar.
Selain itu, penghematan juga dilakukan pada perjalanan dinas anggota DPRD, yang berhasil dihemat sekitar Rp 4 miliar.
Sebagai langkah keempat dan yang paling krusial, Pemko Padang memutuskan untuk melakukan pinjaman bank. Semula pinjaman direncanakan sebesar Rp 85 miliar, namun setelah penyesuaian kegiatan yang dibatalkan (dicancel), angkanya berkurang menjadi Rp 61 miliar. Pinjaman ini bisa diambil dari Bank Nagari atau bank lain.
Muharlion menegaskan tanpa adanya pinjaman bank ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, pinjaman ini menjadi solusi vital untuk memastikan program pembangunan infrastruktur di Kota Padang tetap dapat berjalan.
Rapat Banggar yang krusial ini dihadiri lengkap oleh jajaran pimpinan DPRD, termasuk Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub, didampingi Sekwan Hendrizal Azhar. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Asisten Bidang Anggaran Corry Saidan beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Padang. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
