PADEK.JAWAPOS.COM-Memasuki hari ketiga pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon (Bapaslon) peserta Pilkada 2024 baik di RS Unand maupun RSUP Dr M Djamil Padang, belum ditemukan persoalan krusial. Hasil pemeriksaan kesehatan ini diserahkan pihak rumah sakit kepada KPU, Selasa (3/9).
“Insya Allah, Selasa (3/9) kita serahkan hasil pemerikaan kesehatan kepada KPU Sumbar. Rekomendasinya berupa layak atau tidak. Silakan KPU mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan ini,” ujar Dirut RS Unand Dr Yevri Zulfikar di sela-sela pemeriksaan kesehatan di Padang, kemarin (1/9).
Hingga kemarin (1/9), sudah puluhan kepala daerah menyalesaikan tahapan pemeriksan kesehatan. Di RS Unand, hari ini dilanjutkan pemeriksaan untuk enam bapaslon. Sedangkan kemarin, delapan bapaslon sudah menjalankan tes pemeriksaan kesehatan.
“Insya Allah, besok (hari ini, red) sebanyak enam bapaslon memeriksakan kesehatannya. Sampai hari ini sudah 22 bapaslon memeriksakan kesehatannya. Untuk besok, tinggal enam bapaslon lagi,” ujar Dr Yevri.
Kedelapan bapaslon menjalani tes kesehatan di RS Unand kemarin adalah, bapaslon bupati dan wakil bupati Pasaman Welly Suheri-Anggit Kurniawan Nasution. Lalu, bapaslon bupati dan wakil bupati Sijunjung Hendri Susanto-Mukhlis dan Benny Dwipa Yuswir-Iradatillah.
Berikutnya, bapaslon bupati dan wakil bupati Solok Budi Satriadi-Hardinalis Kobal, Emiko Epyardi-Irwan Afriadi dan Jon Firman Pandu-Candra. Disusul, bapaslon wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh Erwin Yunaz-Fahlevi Mazni dan bapaslon wali kota dan wakil wali kota Sawahlunto Deri Asta-Desni Seswinari.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan, sebanyak 11 paslon melakukan pemeriksaan pukul 07.00 didampingi ketua KPU dari masing-masing daerah asal, Sabtu (31/4).
“Salah satu paslon yang melaksanakan pemeriksaan adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Epyardi Asda-Ekos Albar. Sebelumnya, paslon Mahyeldi-Vasko sudah melakukan pemeriksaan pada Jumat (30/8),” ujarnya.
Selain itu, 10 paslon lainnya yakni calon Bupati dan Wakil Bupati Padangpariaman Suharti Bur-Yosdianto, calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Annisa-Leli Arni, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra-Suryadi Nurdal, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa-Hidayat.
Selanjutnya, calon Bupati dan Wakil Bupati Tanahdatar Eka Putra-Ahmad Fadly, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis-Allex Saputra, Nasrul-Eri dan Edwin-Albert, calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar-Nasta Oktavian, calon Bupati dan Wakil Bupati 50 Kota Rizki Kurniawan-Ferizal Ridwan.
Direktur Utama RSUP M Djamil Dovy Djanas menyampaikan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap para paslon mencakup pemeriksaan jasmani dan rohani, selain pemeriksaan terkait narkoba.
“Untuk pemeriksaan jasmani, ada beberapa tahapan, di antaranya pemeriksaan laboratorium, untuk darah dan semua fungsi organ. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan lanjutan, seperti pemeriksaan jantung, USG, dan lainnya,” katanya.
Jembatani Pengembangan RSUP
Usai pemeriksaan kesehatan, Bapaslon Pilgub Sumbar Epyardi Asda-Ekos Albar menyatakan bahwa dapat menjembatani pengembangan RSUP M Djamil.
Pembahasan tentang itu muncul dari perbincangan Epyardi dengan Direktur Utama RSUP M. Djamil, Dovi Djanas, setelah Epyardi menjalani pemeriksaan kesehatan dan meninjau fasilitas pelayanan rumah sakit tersebut.
Saat meninjau fasilitas tersebut, Epyardi melihat bahwa ada sejumlah ruangan yang kecil dan gedung yang terpisah-pisah. Setelah peninjauan itu, Epyardi mendengar dari Dovi Djanas bahwa RSUP M Djamil akan dikembangkan ke belakang, tetapi terkendala karena tanah di belakangnya milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menurutnya, seharusnya gubernur Sumbar dapat menjembatani persoalan peralihan aset tanah dari PT KAI kepada RSUP M. Djamil karena kedua institusi tersebut milik pemerintah pusat dan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Epyardi menyatakan bahwa ia dapat menjembatani peralihan aset tersebut di pemerintahan pusat, baik oleh dirinya sendiri atau melalui anaknya di DPR RI, Athari Gauthi Ardi.
“Saya mengapresiasi baiknya pelayanan dokter, perawat, dan petugas kesehatan lain di RSUP M Djamil dalam pemeriksaan kesehatan ini. Namun, kapasitas ruangan rumah sakit ini saya lihat kurang memadai. Banyak ruangan yang kecil dan gedungnya terpisah-pisah. Saya ingin RSUP M Djamil dibangun dan dikembangkan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang representatif dan memadai bagi masyarakat di Sumbar dan provinsi-provinsi tetangga,” tuturnya.
Soal kendala pengembangan RSUP M Djamil karena tanah tempat pengembangan tersebut milik PT KAI, Epyardi mengatakan bahwa persoalan tersebut hanya persoalan komunikasi di tingkat pemerintah pusat. Jika jadi gubernur, ia menjamin bahwa ia bisa menjembatani komunikasi antara pengelola RSUP M Djamil dan PT KAI.
Epyardi Asda dan Ekos Albar menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP M. Djamil Padang, Sabtu (31/8), sebagai syarat pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Mereka menjalani pemeriksaan sejak pukul 06.30 hingga 15.00.
Dalam master plan pengembangan RSUP M Djamil yang diterima dari pengelola rumah sakit tersebut, ada sembilan gedung yang akan dibangun. Menurut rancangan gambar sembilan gedung itu berdekatan dan terhubung alias tidak terpisah-pisah. Total tanah tempat pengembangan itu 12 hektare.
Sekitar 8 hektare di antaranya milik RSUP M Djamil, sedangkan sisanya milik PT KAI. Master plan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan, tetapi belum disetujui. Jika master plan itu disetujui, pembangunan tidak bisa dilakukan di tanah milik PT KAI jika tanah itu tidak beralih status menjadi milik RSUP M Djamil. (wni)
Editor : Novitri Selvia