PADEK.JAWAPOS.COM-Kemenangan pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Mahyeldi-Vasko dalam pemilihan gubernur (pilgub) Sumbar 2024 sulit dipatahkan. Menariknya, kemenangan itu semakin sempurna setelah paslon ini mendominasi sampai tingkat kecamatan.
Hal ini setidaknya tergambar dari hasil real count Pilkada Gubernur 2024 versi tim Mahyeldi-Vasko. Paslon ini menang signifikan di hampir seluruh kecamatan di Sumbar, yakni 179 kecamatan, hanya di Kecamatan Lengayang, Pessel saja kalah
“Berdasar data progres perhitungan suara yang telah mencapai 99,71 persen atau 10.815 dari total 10.846 TPS, pak Mahyeldi dan Vasko menunjukkan kemenangan yang signifikan,” ujar Rahmat Saleh, sekretaris tim pemenang Mahyeldi-Vasko, Kamis (28/11).
Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.103.406 pemilih, tercatat partisipasi pemilih mencapai 57,10 persen atau sebanyak 2.342.853 pemilih. Dari jumlah tersebut, Mahyeldi-Vasko berhasil meraih 1.754.310 suara dengan persentase 77,15 persen.
Sementara pasangan pesaing, Epyardi Asda-Ekos Albar, memperoleh 520.187 suara dengan persentase 22,88 persen. Pada daerah dengan persentase terendah, yakni Kepulauan Mentawai, mereka masih mampu meraih 67,91 persen atau 27.173 suara.
Adapun di Kepulauan Mentawai, pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar memperoleh 32,09 persen atau 12.843 suara. Sebaliknya, di Kota Bukittinggi, pasangan Mahyeldi-Vasko mencatatkan persentase tertinggi dengan 89,46 persen atau 54.074 suara.
Sementara pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar hanya memperoleh 10,54 persen atau 6.370 suara di wilayah tersebut. Data ini, tambah Rahmat, berdasarkan data per Rabu (27/11) pukul 23.00 yakni 10.815 (99,71 persen) dari 10.846 TPS.
Artinya, hanya sekitar 31 TPS yang belum masuk, termasuk di Mentawai, yang datanya masih ada yang belum tersampaikan. Untuk partisipasi pemilih hanya mencapai 57,10 persen atau 2.342.853 pemilih dari total 4.103.406 pemilih terdaftar.
“Namun, hasil resminya tetap mengacu pada real count KPU. Tapi, kami bersama para pendukung dan relawan, tentunya pasti akan mengawal hasil pilgub ini sampai ditetapkan secara resmi oleh KPU,” ujar anggota DPR RI dari PKS tersebut.
Rangkul Semua Pihak
Cagub Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengaku bersyukur dengan hasil ini. Dirinya juga berterima kasih kepada para pendukung, relawan dan pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras untuk memenangkan paslon 01.
Dan dirinya juga menyatakan kesiapannya untuk merangkul pihak Epyardi Asda-Ekos Albar untuk bersama-sama membangun Sumbar yang ke arah lebih baik. Tak sampai di sana, dia juga memastikan tidak pernah menaruh dendam baik terhadap pihak lawan, atau pun daerah yang membuat suaranya anjlok.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Sumbar partai pengusung dan pendukung, serta para relawan. Dan juga pasangan Epyardi-Ekos. Tanpa mereka, pilkada ini tidak akan berlangsung. Dan jika ada tindakan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya,” sebutnya.
Menyambut kemenangan ini, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam program 100 hari nanti. Ini dimaksud untuk mengsinkronkan keluhan-keluhan yang telah disampaikan masyarakat kepada dirinya saat menjalani kampaye keliling Sumbar beberapa waktu lalu.
Kemudian, inilah nantinya yang akan direalisasikan secara bertahap di masing-masing OPD. Sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat di Sumbar, bisa terakomodir dengan baik. Apakah pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbar dapat berjalan sesuai rencana.
“Ini tentunya tak bisa lepas dari dukungan semua pihak. Jadi, mari kita saling bahu-bahu dan mohon bantu kami dalam membangun Sumbar lebih baik lagi ke depannya,” pinta Mahyeldi.
Ikut hadir pada kesempatan jumpa pers tersebut, sejumlah perwakilan dari partai pengusung dan partai pendukung, serta para pendukung dan relawan Mahyeldi-Vasko yang masih setia menemani.
Perludem Temukan Pelanggaran Aparat Negara
Sementara itu, praktik penggunaan sumber daya negara untuk pemenangan diduga terjadi pada Pilkada 2024. Hal itu terpotret dari hasil pemantauan yang dilakukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Perludem melakukan pemantauan selama pekan terakhir kampanye hingga hari coblosan di tiga provinsi yang dianggap memiliki intensitas pertarungan paling panas. Yakni, Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Peneliti Perludem Ajid Fuad Muzaki mengatakan, mobilisasi aparatur negara masih menjadi salah satu pelanggaran yang paling menonjol. Di Sumatera Utara, misalnya, beberapa kepala desa (Kades) dan camat diduga mengarahkan warga untuk mendukung kandidat tertentu.
“Misalnya di Medan, terdapat pengerahan dukungan berkedok rapat koordinasi camat,” ujarnya dalam paparan di kawasan Cikini, Jakarta, kemarin.
Kemudian, di Tapanuli Selatan, sejumlah kepala desa secara terkoordinasi membuat video dukungan terhadap salah satu pasangan calon gubernur Sumatera Utara.
Sementara itu, di Jawa Tengah, kasus serupa mencuat dengan pola yang hampir sama. Dari hasil wawancara peneliti Perludem, terdapat dugaan kepala desa dan perangkat desa serta pegawai instansi diperintah untuk memenangkan salah satu paslon.
Penggunaan sumber daya negara lainnya terjadi dalam bentuk politisasi bansos. Meski tidak semasif pemilu, Perludem masih menemukan praktik itu di lapangan. Hal tersebut dilakukan calon-calon kepala daerah yang secara langsung berinteraksi dengan pemilih lokal.
Peneliti Perludem Haykal menambahkan, tim Perludem juga menemukan aparat pemerintahan di tingkat RT/RW yang mengampanyekan calon gubernur tertentu di masa tenang. Yakni, dengan mendatangi rumah warga untuk mengajak memilih salah satu pasangan calon gubernur.
“Kampanye terselubung ini dikonfirmasi oleh beberapa narasumber dan terjadi di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk cukup tinggi,” jelasnya.
Ada juga praktik politik uang pada masa tenang. Modus yang digunakan, antara lain, pemberian bantuan dengan atribut tertentu. Sementara itu, uang yang digelontorkan di kisaran Rp 50 ribu–150 ribu per pemilih. “Ada juga yang menjanjikan pemberian uang atau barang pasca pemungutan suara,” jelasnya.
Berbagai temuan tersebut, lanjut dia, akan disampaikan kepada Bawaslu. Saat ini berbagai temuan itu tengah dicermati untuk disusun menjadi laporan.
“Mungkin tidak dilaporkan secara satu per satu kasus, tapi bagaimana kaitan satu kasus dengan yang lain apakah menciptakan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif,” tegasnya. (zul/far/wan/c19/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia