PADEK.JAWAPOS.COM—Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melontarkan kritik terhadap rencana kebijakan Pemerintah Pusat yang dikaitkan dengan pemindahan sistem pembayaran gaji atau payroll ASN/PNS dan PPPK dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Mahyeldi menilai kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pemerintah daerah, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan BPD yang selama ini menjadi salah satu penggerak perekonomian di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat berpidato dalam kegiatan Nagari Mabit Chapter 2 di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Jumat (4/9).
Baca Juga: Payroll ASN Daerah Mau Dipindah ke Himbara, DPR Khawatir BPD Tertekan
Menurut Mahyeldi, pemindahan payroll ASN dari BPD ke bank Himbara merupakan langkah yang perlu dikaji secara serius karena dapat mengurangi sumber dana murah BPD sekaligus melemahkan kemampuan bank daerah dalam menjalankan fungsi intermediasi.
Ia mengaku telah menghubungi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029 untuk membahas persoalan tersebut.
"Ini langkah yang kurang tepat. Saya sudah menelepon Gubernur Kaltim. Jika Menteri Keuangan tetap memaksakan, maka akan memiskinkan daerah dan secara terang-terangan mematikan bank daerah," ujar Mahyeldi.
Baca Juga: Dua Siswa MAN 1 Padang Juara VIBE Nasional, Dikirim ke Kota Malang
Mahyeldi mendorong agar persoalan tersebut dibawa ke Komisi II DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Ia juga menyebut akan ada pertemuan antar pimpinan bank pembangunan daerah guna menyikapi rencana tersebut.
"Kita meminta hal ini dibicarakan dengan Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti. Selain itu, akan dilakukan pertemuan pimpinan bank-bank daerah untuk menindaklanjuti ini," katanya.
Mahyeldi juga menilai kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi ekonomi lokal yang membutuhkan dukungan melalui kebijakan fiskal dan perbankan yang tepat.
Baca Juga: Kualitas Udara Padang Menurun, Fadly Amran Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah
Ia menyebut sejumlah ekonom juga telah memberikan kritik terhadap kebijakan Menteri Keuangan tersebut. "Ekonom telah mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan ini, apalagi daerah juga memiliki potensi lokal dalam menggerakkan ekonominya," jelasnya.
Gubernur Sumbar dua periode itu menilai kebijakan pemerintah pusat saat ini cenderung belum menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan daerah.
Mahyeldi juga menyinggung kebijakan pembiayaan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), perusahaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Udara Padang Tidak Sehat, Anak hingga Lansia Diminta Kurangi Aktivitas di Luar
Ia mempertanyakan mengapa pemerintah daerah harus mengakses pembiayaan dalam bentuk pinjaman apabila pemerintah pusat memiliki kemampuan fiskal untuk memberikan dukungan secara langsung.
"Saya melihat pusat mau berdagang dengan daerah, dengan cara peminjaman kepada PT SMI. Jika pusat punya uang, kenapa tidak memberikan secara langsung kepada daerah. Seharusnya, negara kesatuan memberikan dukungan kepada daerah, tidak memberikan hutang," tegasnya.
Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah saat ini membutuhkan ruang fiskal dan berbagai inovasi pembiayaan untuk menjalankan pembangunan. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah.
Baca Juga: Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, 4 Bandara Ditutup, BNPB Siapkan Water Mist
BPD Terancam Kehilangan Dana Murah
Kekhawatiran terhadap rencana pemindahan payroll ASN tidak hanya datang dari sisi pemerintah daerah. Dari perspektif perbankan, berkurangnya rekening payroll ASN berpotensi mengurangi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan BPD.
Jika dana murah berkurang secara signifikan, likuiditas BPD dapat ikut tertekan dan kemampuan bank daerah dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat serta pelaku usaha di daerah berpotensi ikut terdampak.
Pemindahan payroll juga dikhawatirkan memengaruhi kredit ASN yang selama ini pembayaran angsurannya terintegrasi dengan rekening gaji. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).
Baca Juga: Valencia vs Barcelona: Kontras 9 Poin dan 1 Poin, Ancaman Mestalla Mengintai
Dampak lanjutannya dapat merembet ke kinerja BPD, mulai dari penurunan bisnis dan laba hingga berkurangnya dividen yang diterima pemerintah daerah.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, kontribusi BPD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpotensi ikut menurun. (*)
Editor : Adetio Purtama