Karena, pernah menjabat Kakan Hansip Pesisir Selatan, Sekretaris APDN Bukittinggi, Sekda Agam, Kabiro Kesra, Wakil Ketua Bappeda Sumbar, Asisten I Setadprov Sumbar, Pembantu Bupati Wilayah I Sumbar dan Plt Setdaprov Sumbar.
BULAN Januari 1993, musim hujan mengguyur Kotamadya Payakumbuh. Meski udara sedikit dingin tapi suhu politik tetap hangat. Maklum, waktu itu masa jabatan wali kota yang diemban Muchtiar Muchtar tinggal enam bulan lagi. Di sana-sini, masyarakat mulai membicarakan siapa sosok tepat pelanjut wali kota keempat itu.
Agar obrolan masyarakat tidak menjadi debat kusir semata, DPRD yang dipimpin Kol Art Syafrial S Husen dengan 20 anggota, menemui Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin. Memberitahu masa jabatan Wali Kota Payakumbuh Muchtiar Muchtar tinggal enam bulan. Sekaligus meminta petunjuk terkait pencalonan wali kota berikutnya dan siapa calon yang layak diusung.
Oleh Gubernur Hasan Basri Durin, harapan DPRD Payakumbuh tidak langsung dijawab. Sebaliknya, Gubernur memanggil Asisten I Sekdaprov Fahmi Rasyad memberi keterangan, terkait prosedur pengusulan walikota.
Setelah Fahmi menjelaskan berbagai proses, barulah fokus pembicaraan mengarah kepada siapa yang akan dicalonkan menjadi wali kota Payakumbuh. Gubernur Hasan Basri Durin meminta perwakilan DPRD untuk menyebut 10 nama calon.
Saat mencari nama kesepuluh, para wakil rakyat mulai kelimpungan. Hingga salah seorang mengusulkan kepada gubernur bagaimana jika calon walikota kesepuluh dimasukkan nama Fahmi Rasyad. Mendengar usulan tersebut, gubernur bertanya kepada Fahmi Rasyad, apakah bersedia?
Fahmi karena tertiru budaya militer langsung menjawab siap. Padahal dalam hatinya tidak ada keinginan menjadi wali kota. Sebab, selain sudah menyusun rencana menjadi pengacara. Fahmi melihat jabatan bupati dan wali kota di Sumbar saat itu tidak tepat lagi diemban oleh orang seusianya.
“Saya berpikir jabatan wali kota tak cocok dengan usia saya. Sebab pada beberapa daerah, bupati dan wali kotanya adalah bekas murid dan anak buah saya. Misalnya Bupati Limapuluh Kota Aziz Haili yang murid saya di APDN. Bupati Pasaman Rajudin Nuh adalah Kepala Bidang saat saya jadi Wakil Ketua Bappeda Sumbar. Kemudian Wali Kota Padang Zuiyen Rais adalah staf saya sewaktu di Bappeda,” kata Fahmi Rasyad kepada penulis di kediamannya, Nagari Talangmaua, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota.
Lantaran berfikir jabatan wali kota tak cocok lagi dengan usianya saat itu, Fahmi Rasyad kembali menemui Gubernur Hasan Basri Durin, setelah rombongan DPRD Payakumbuh, meninggalkan “Rumah Bagonjong”.
Karena sudah bertemu empat mata, Fahmi langsung saja berbahasa “amo gadang” dengan gubernur. “Ba’a kok angku suruah pulo ambo jadi calon wali kota? (Kenapa saya kamu suruh jadi calon wali kota?)”
Hasan Basri Durin menjawab, “Bung tidak perlu berpikir. Sudahlah. Pimpin saja Payakumbuh. You ka pensiun. Pensiunlah di kampuang. Iko kampuang you. Bangunkampuang tuh. Kok ka parak, ka paraklah sambia mambangun kampung (Kamu akan pensiun. Pensiunlah di kampung halaman.
Payakumbuh kampung kamu. Bangun kampung itu. Kalau mau berkebun, berkebunlah sambil membangun kampung)”. Mendengar jawaban gubernur yang merupakan sahabatnya, Fahmi Rasyad menjadi galau bercampur risau.
“Saya berpikir dalam hati. Apakah nasib saya ini sama dengan sebatang bunga di depan Museum Istanbul Turki yang pernah saya kunjungi. Pohon itu sangat tingggi sekali. Tapi bunganya justru baru satu-satu di ujung,” kata Fahmi Rasyad berfilsafat.
Dalam kebimbangan cukup panjang, Fahmi bukannya mendapat support, tapi malah dipatahkan oleh teman-temannya dari Jakarta. Mereka bilang, kalau memang ingin menjadi wali kota mengapa tidak di Padang saja, mengapa harus di kota kecil Payakumbuh?
Mendengar itu, patah tujuh hati Fahmi. Makin tidak berselera dia menjadi orang nomor satu Payakumbuh. Saat Fahmi mulai patah arang, Hasan Basri Durin kembali memberi masukan.
Menurut Hasan Basri Durin, saat itu ada wacana dari pemerintah pusat untuk menghapus kota-kota kecil di Indonesia yang gagal dalam menjalankan urusan otonomi. Payakumbuh sebagai kota kecil termasuk berpeluang untuk dihapuskan dan digabung kembali dengan Kabupaten Limapuluh Kota.
Agar ini tidak terjadi, Hasan Basri Durin meminta Fahmi Rasyad bersedia dicalonkan sebagai Wali Kota Payakumbuh. Apalagi Fahmi sudah malang-melintang dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Fahmi telah pernah mengikuti on the job training pada sejumlah kota di Amerika, tentang cara-cara membenahi kota kecil.
Melihat ‘lampu hijau’ dan antusiasme gubernur Sumbar, hati Fahmi Rasyad akhirnya luluh juga. Dia memutuskan pulang kampung. Setelah dipilih DPRD dan dilantik sebagai Wali Kota, Fahmi langsung melakukan berbagai gebrakan.
Selama kunjungannya, Fahmi memperoleh banyak kesimpulan. Untuk kunjungan ke kawasan Ngalau, Fahmi melihat penduduk hidup dari usaha bertanam ubi dan pisang. Hasil pertanian itu mereka gendong ke pasar. Ini terjadi karena infrastruktur jalan belum ada. Akhirnya, Fahmi menggagas pembangunan jalan yang kini disebut sebagai Jalan Lingkar Utara.
Sedangkan dari kunjungan ke Talawi, Fahmi melihat masyarakat setempat masih teraniaya. Dulu , mereka memilih masuk Kota Payakumbuh dengan harapan tidak lagi tertinggal dalam bidang infrastruktur jalan. Tapi nyatanya sampai Fahmi Rasyad menjadi wali kota, Talawi tetap bagaikan kampung terpelosok. Sudahlah jalan berkubang. Lampu juga tidak masuk. (FAJAR RILLAH VESKY--Wartawan Padang Ekspres)
Editor : Novitri Selvia