Menurutnya, langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, sinergi antar-BUMN, serta daya saing perusahaan negara.
“Sudah saatnya BUMN disederhanakan agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global. Banyak BUMN yang tumpang tindih fungsi, bahkan merugi. Restrukturisasi menjadi langkah tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola,” ujar Nevi di Jakarta.
Politisi PKS ini menekankan, pengurangan jumlah BUMN dapat mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas tugas antarentitas, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui praktik Good Corporate Governance (GCG) yang lebih kuat.
Menurut Nevi, negara sebaiknya mempertahankan BUMN strategis di sektor energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital, sementara sektor non-strategis dapat dikelola swasta.
Nevi juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hilangnya layanan publik, dan kerugian aset negara. Pemerintah diminta menyiapkan kompensasi serta program reskilling bagi pekerja terdampak.
Selain itu, proses merger, likuidasi, atau konsolidasi BUMN harus berjalan transparan dan akuntabel. Komisi VI DPR RI akan mengawasi kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.
Nevi mencontohkan beberapa BUMN bermasalah yang membutuhkan penanganan tegas, antara lain PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas.
Sementara BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel perlu dikelola cermat karena terkait pelayanan publik dan penugasan pemerintah.
“Saya mendukung langkah efisiensi ini selama bertujuan memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun semua proses harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Nevi Zuairina.(*)
Editor : Heri Sugiarto