Pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi menjadi langkah strategis untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus mendukung terciptanya industri hijau.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kapasitas energi besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Tapi para pakar melaporkan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 GW. Itu artinya proyek ini harus dilipatgandakan,” ujar Presiden Prabowo ketika meresmikan proyek ekosistem industri baterai EV di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Presiden menambahkan, pembangunan industri baterai terintegrasi tidak hanya soal ketahanan energi, tetapi juga berkaitan dengan akses listrik murah bagi masyarakat.
“Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi. Salah satu jalannya adalah listrik dari tenaga surya, dan kuncinya adalah baterai,” tegasnya.
Langkah ini diyakini akan menciptakan lapangan kerja luas, mulai dari sektor produksi hingga distribusi energi.
Proyek energi berbasis terbarukan juga membuka peluang pengembangan teknologi ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Keseriusan pemerintah mempercepat swasembada energi juga didukung langkah konkret di tingkat regulasi.
Komisi XII DPR RI tengah mempercepat revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan untuk memperkuat regulasi, memperluas investasi, dan mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menjelaskan bahwa revisi undang-undang tidak hanya terkait pasokan, tetapi juga distribusi dan efisiensi energi.
“Swasembada energi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Sumber daya dalam negeri yang melimpah harus dikelola dengan tata kelola tepat agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Distribusi yang merata, dari Sabang hingga Merauke, menjadi syarat mutlak untuk memastikan listrik hadir sebagai hak dasar yang meningkatkan kualitas hidup rakyat,” kata Rokhmat.
Rokhmat menambahkan bahwa regulasi yang kuat akan memastikan listrik tersedia dengan harga murah, andal, dan merata.
Dengan fondasi ini, pertumbuhan ekonomi inklusif dapat terwujud, kesempatan kerja terus terbuka, dan kesejahteraan rakyat meningkat.
“Kemandirian energi bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan jalan menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,” tegas Rokhmat.
Dengan demikian, program swasembada energi hadir bukan sekadar upaya teknis, tetapi solusi nyata untuk menghadirkan listrik murah bagi seluruh rakyat serta membuka lapangan kerja luas demi Indonesia yang lebih mandiri.(*)
Editor : Heri Sugiarto