Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Banjir Bandang dan Longsor Rusak Irigasi, Inflasi Padang Capai 3,65% Jelang Nataru

Heri Sugiarto • Kamis, 11 Desember 2025 | 17:08 WIB

Wawako Maigus Nasir paparkan dampak banjir dan longsor terhadap inflasi dan ketersediaan pangan di Kota Padang.(Foto: Prokopim)
Wawako Maigus Nasir paparkan dampak banjir dan longsor terhadap inflasi dan ketersediaan pangan di Kota Padang.(Foto: Prokopim)
PADEK.JAWAPOS.COM-Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Marketing (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2025.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (11/12/2025), dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi.

Rakor HLM TPID ini membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan mengendalikan inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Maigus Nasir menyampaikan bahwa inflasi Kota Padang pada November 2025 tercatat sebesar 3,65 persen.

Menurut Wawako Padang, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi faktor utama meningkatnya inflasi karena mengganggu suplai dan distribusi bahan pangan.

“Permintaan beras di pasaran meningkat sehingga terjadi kekurangan stok. Selain itu harga cabai dan telur ayam juga naik akibat kendala transportasi dari luar daerah,” jelasnya.

Meski harga pangan saat ini relatif stabil, Maigus Nasir menekankan bahwa ketersediaan pangan masih rentan, terutama menjelang Nataru karena konsumsi masyarakat meningkat. Ancaman krisis pangan juga muncul akibat kerusakan irigasi pertanian di Kota Padang.

Ia merinci, terdapat empat kecamatan terdampak bencana, yakni Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh, dengan total 176,25 hektare lahan pertanian tertimbun material banjir dan tidak dapat ditanami.

Sebanyak 206 kelompok tani juga terdampak. Selain itu, total lahan yang bermasalah karena irigasi rusak mencapai 3.146 hektare.

Maigus Nasir berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam percepatan perbaikan irigasi. Ia menekankan bahwa putusnya aliran air irigasi akan berdampak langsung pada rantai produksi pangan di wilayah terdampak.

“Dengan kondisi ini, inflasi 3,65 persen akan sulit dikendalikan apabila irigasi tidak segera diperbaiki. Selain itu, lahan yang tidak bisa ditanami berpotensi menambah jumlah warga yang membutuhkan suplai beras dan dukungan pangan,” pungkasnya.

Rakor HLM TPID di Sumbar diharapkan dapat menghasilkan strategi terpadu untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Nataru, serta mendukung pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi di Kota Padang.(*)

Editor : Heri Sugiarto
#Maigus Nasir #inflasi padang #pasokan pangan #kerusakan irigasi #banjir padang #banjir bandang #tpid