Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Batubusuak Terancam Hilang, Warga Desak Relokasi Pasca Banjir Bandang

Mengki Kurniawan • Selasa, 16 Desember 2025 | 10:27 WIB

DIRUNDUNG BENCANA: Sejumlah relawan melintasi jalan berlumpur di Batubusuak, Kota Padang, Sabtu (13/12). Daerah itu berkali-kali dilanda banjir dalam beberapa pekan ini.
DIRUNDUNG BENCANA: Sejumlah relawan melintasi jalan berlumpur di Batubusuak, Kota Padang, Sabtu (13/12). Daerah itu berkali-kali dilanda banjir dalam beberapa pekan ini.

PADEK.JAWAPOS.COM-Rencana pemerintah merelokasi hunian yang rusak sangat dinanti para pengungsi. Terutama mereka yang rumahnya hancur tersapu banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November lalu.

Di Kota Padang, ada satu kampung yang nyaris hilang akibat terjangan banjir. Kampung itu bernama Batubusuak di Kecamatan Pauh. Pantauan Padang Ekspres hingga kemarin, kondisi kampung tersebut masih memprihatinkan.

Banjir masih menggenangi pemukiman dan jalan utama. Diperkirakan, hampir separuh perkampungan disapu bersih oleh bencana ini. Banjir bandang telah melumpuhkan seluruh infrastruktur dasar.

Tiang listrik roboh, akses air bersih terputus, dan persediaan logistik menipis. Jalanan utama rusak parah, bahkan ada yang hilang tergerus arus banjir. Jembatan-jembatan vital mengalami kerusakan serius.

Sebagian besar masyarakat Batubusuak kini terpaksa mengungsi. Mereka bertahan di pengungsian dengan logistik dan sanitasi terbatas, tanpa kepastian kapan bisa kembali.

Ancaman hilangnya kampung ini semakin nyata karena derasnya arus dan material lumpur terus menggerus bibir sungai. Pengikisan ini memakan jalan dan merobohkan pemukiman, menempatkan sisa kampung di ambang bahaya.

Zulfikar, 60, warga yang sudah 30 tahun tinggal di sana, menyebut bencana kali ini adalah yang terbesar dan terparah.

“Saya tinggal di sini puluhan tahun. Orang tua saya bahkan lahir dan besar di sini. Mereka pun selalu mengatakan bahwa bencana galodo kali ini adalah yang paling parah,” kata Zulfikar kemarin (15/12).

Dia khawatir dengan perubahan alam drastis yang membuat sungai semakin lebar dan dekat dengan sisa rumah warga.

“Dulu, luas badan sungai tidak selebar ini. Sekarang, lihatlah, sungai sudah sangat dekat dengan rumah-rumah yang masih tersisa,” ujarnya.

Melihat ancaman yang semakin nyata, warga mendesak Pemko Padang segera bertindak. Permintaan utama adalah relokasi. Hal itu dianggap sebagai satu-satunya solusi logis untuk menjamin keselamatan warga dari ancaman galodo yang berkelanjutan.

“Saya khawatir, jika banjir bandang datang lagi, maka Batubusuk ini akan hilang disapu bersih, tak ada lagi yang tersisa,” katanya.

Manfaatkan Tanah Negara

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginstruksikan Pemprov Sumbar untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik BUMN sebagai area relokasi warga terdampak bencana.

“Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” katanya kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melalui sambungan telepon di Kota Padang, kemarin.

Instruksi Mensesneg tersebut dinilai sebagai solusi percepatan relokasi bagi warga yang lahan miliknya sudah tidak layak untuk ditempati.

Arahan ini juga menjadi solusi di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten/kota dalam pengadaan lahan pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Dia menegaskan, pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana yang lahannya sudah tidak layak huni, agar dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak.

Pemanfaatan lahan negara merupakan alternatif konkret apabila daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan.

“Jika ada Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan,” ujarnya.

Ia juga meminta Pemprov Sumbar segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana alam.

“Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tekan Prasetyo Hadi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Mahyeldi menyatakan kesiapan pemerintah setempat untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk memetakan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi.

“Ini merupakan arahan yang sangat jelas. Penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera kami tindak lanjuti melalui koordinasi di lapangan,” kata Gubernur Mahyeldi.

Hingga saat ini terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak bencana. Keempatnya yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan adanya arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kita berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca-bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak,” harap Mahyeldi.

Korban Hilang di Tapteng

Di Tapanuli Selatan (Tapsel), berbagai persoalan krusial masih membayangi proses pemulihan. Hingga Minggu (14/12), masih ada 30 warga yang dinyatakan hilang.

Kepala Pelaksana BPBD Tapsel Julkarnaen Siregar mengakui proses pencarian menghadapi kendala berat. Tebalnya material pasir, kayu, dan lumpur menyulitkan tim di lapangan.

“Kami kewalahan karena material sangat tebal. Namun upaya pencarian tetap dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan relawan, Tim SAR, alat berat, serta pencarian manual menggunakan cangkul,” ujar Julkarnaen kepada Sumut Pos (grup Padang Ekspres), Jumat (12/12).

Selain pencarian korban, persoalan pengungsian juga belum terselesaikan. Tercatat 6.971 jiwa masih bertahan di lokasi pengungsian yang tersebar di 28 titik di tujuh kecamatan. Sebagian besar pengungsi menempati rumah ibadah, sekolah, dan rumah warga.

Wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar berada di Kecamatan Batangtoru, Angkola Selatan, dan Angkola Sangkunur. Mereka enggan kembali ke permukiman lama karena kondisi lingkungan yang dinilai sudah tidak aman.

“Kampung kami sudah retak-retak. Seluruh warga takut kembali karena rawan longsor,” kata Ranto Panjang Sipahutar, Kepala Desa Tandihat.

Harapan relokasi pun semakin kuat. Warga meminta pemerintah menyediakan lahan dan hunian tetap.

“Sampai kapan kami harus hidup di pengungsian seperti ini?” keluh Siti, warga Desa Garoga yang rumahnya hanyut diterjang banjir bandang. (han/cr3/oni/jpg/ant)

Editor : Novitri Selvia
#pemprov sumbar #longsor #Batubusuak #BPBD Tapsel #Prasetyo Hadi