Kritik tersebut dinilai sebagai bagian dari kolaborasi dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda kota tersebut.
Ia menegaskan pentingnya masukan yang disampaikan berdasarkan data valid agar langkah penanganan dapat lebih tepat sasaran.
Fadly Amran menjelaskan bahwa sekitar lima hari sebelumnya Pemerintah Kota Padang telah menginisiasi rapat bersama BPBPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Rapat tersebut digelar untuk memetakan masalah kekeringan di berbagai wilayah yang terdampak.
Ia menyampaikan bahwa Daerah Irigasi (DI) Lubuk Minturun yang berada di bawah kewenangan Kota Padang telah kembali teraliri air.
“Bagian kanan DI Koto Tuo juga sudah teraliri air,” ujar Fadly Amran pada Rabu (28/1/26).
Ia menegaskan bahwa perkembangan tersebut menunjukkan hasil kerja bersama yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait dalam percepatan pemulihan.
Pemko Ajukan 264 Titik Kekeringan ke BPBPK
Fadly Amran menambahkan bahwa Pemko Padang telah memetakan seluruh titik kekeringan yang membutuhkan penanganan segera.
Hasil pemetaan tersebut kemudian diajukan melalui surat permohonan dukungan kepada Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK).
Pemerintah Kota Padang mengidentifikasi lebih kurang 264 titik kekeringan lengkap dengan data by name by address untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan lapangan.
Sambil menunggu proses realisasi dukungan tambahan tersebut, Pemko Padang bersama seluruh stakeholder tetap melakukan dropping air bersih ke wilayah terdampak.
Fadly menyebutkan bahwa hingga saat ini sekitar 27–28 juta kubik air bersih telah disalurkan ke berbagai titik yang membutuhkan.
Ia menekankan bahwa distribusi tersebut dilakukan secara berkelanjutan.
Fadly Amran menuturkan bahwa seluruh perangkat pemerintah bekerja dengan intensitas tinggi untuk mengatasi persoalan kekeringan yang dialami warga.
Upaya tersebut dilakukan sejalan dengan penanganan pascabencana yang masih berlangsung di beberapa lokasi.
Semangat Kerja Bersama Atasi Dampak Bencana
Menurut Fadly, seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pemulihan.
Ia menyebut peran DPR RI, kementerian melalui balai teknis, Pemprov Sumbar, universitas, organisasi masyarakat, hingga relawan sebagai bagian dari kolaborasi yang dijalankan sesuai kewenangan masing-masing.
Fadly menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya semangat kolektif dalam menghadapi dampak bencana. Ia mengharapkan seluruh pihak terus bekerja maksimal agar kondisi masyarakat segera pulih dan layanan kebutuhan dasar kembali optimal.(*)
Editor : Heri Sugiarto