PADEK.JAWAPOS.COM-Meski sejumlah pertanyaan terkait kekurangan jumlah kios yang dibangun Pemko Payakumbuh untuk pedagang terdampak kebakaran pasar sempat menjadi isu liar.
Namun Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan, semua yang terdampak akan dicarikan solusinya melalui dukungan anggaran dan ketersediaan lahan oleh Pemko Payakumbuh.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, M Faizal saat dikonfirmasi Padang Ekspres, Kamis (11/12).
Menurut Kadis pembangunan kios saat ini memang baru mampu menyediakan 202 kios sementara. Kekurangannya nanti akan diakomodir melalui alternatif lahan di blok Timur.
“Nanti kita akan siasati dan catikan solusi bagi kekurangan kios bagi pedagang. Intinya semua pedagang yang terdampak kebakaran kita punya datanya. Mana yang ditempati dan mana yang tempat menyimpan barang dagangan. Kita juga usulkan anggarannya di tahun 2026 ini,” terang M Faizal Kamis sore.
Sebelumnya beberapa masukan juga disampaikan pedagang mulai dari ukuran toko dan jalan yang sempit, ”Ukuran kios kenapa sempit di bagian depan dan memanjang, bukanya melebar. Sebab jika lebih lebar etalase pedagang dan kios akan terlihat lebih lebar,” ucap salah seorang warga yang enggan namanya di publish.
Baca Juga: Cakupan Jamsostek Sawahlunto Capai 57,83%, BPJS Ketenagakerjaan Bahas Percepatan Universal Coverage
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh yang sekaligus Ketua Satgas Pemulihan pasar pasca kebakaran, Muslim mengatakan, ketersediaan lahan menjadi kendala utama.
”Jika dibuat melebar, kemungkinan besar jumlah kios yang bisa dibangun akan jauh lebih sedikit dari yang ada saat ini. Bukankah pertimbangan kita efisiensi lahan yang terbatas,” tutup Muslim, kemarin.
Terpisah Ketua Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh (IP3), H Esa menyampaikan, pembangunan kios dan pemulihan yang dilakukan Pemko Payakumbuh belum sepenuh hati.
“Secara komprehensif kami melihat bahwa pemerintah hanya memikirkan proyek. Terlihat dari proses kerja dari pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan, dalam hal pembangunan relokasi tempat penampungan. Sebab yang terbakar ada 327 petak sedangkan yg disiapkan hanya 200, ini jelas akan menimbulkan perselisihan antara sesama pedagang,” ucap Ketua IP3.
Selain itu kata H Esa, tidak ada komunikasi dengan pemilik hak yang seakan akan para pemilik lapak adalah orang yang dihadiahkan toko oleh pemerintah padahal toko tersebut dibeli.(fdl)
Editor : Novitri Selvia