Bencana tersebut menyebabkan jembatan penghubung utama nagari putus, badan jalan tertimbun longsor di sejumlah titik, 13 unit rumah hanyut dan tertimbun material, serta satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) mengalami kerusakan berat. Akibatnya, sebanyak 168 kepala keluarga dengan total 670 jiwa terisolasi dan kehilangan akses utama keluar-masuk nagari.
Anggota DPRD Pessel dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Novermal Yuska, menyampaikan keprihatinannya terhadap lambannya penanganan pascabencana di wilayah tersebut.
Menurut Novermal, keterlambatan pemulihan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama akses pendidikan dan aktivitas perekonomian warga Nagari Ngalau Gadang.
”Lebih dari satu bulan pascabencana, masyarakat masih terisolasi. Anak-anak dan para guru harus melewati jalur yang berbahaya untuk bisa bersekolah. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (14/1).
Di tengah keterbatasan infrastruktur, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Setiap hari, siswa dan guru terpaksa melintasi jalan berlumpur serta melewati sedikitnya tiga titik longsor demi mencapai sekolah.
Para guru dengan penuh tanggung jawab mendampingi dan mengawal siswa melewati jalur licin dan rawan longsor. Kondisi tersebut mencerminkan ketangguhan masyarakat sekaligus memperlihatkan ketimpangan akses pendidikan di daerah terdampak bencana.
Di Nagari Ngalau Gadang hanya terdapat satu unit sekolah TK/PAUD dan satu unit sekolah dasar. Sementara itu, siswa tingkat SMP, MTs, MA, dan SMA harus menempuh perjalanan keluar nagari dengan risiko yang semakin besar akibat rusaknya infrastruktur jalan.
Novermal menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk memulihkan akses dasar masyarakat.
”Pemerintah harus bergerak cepat, bukan hanya rapat. Jembatan harus dibangun kembali, alat berat segera diturunkan untuk membersihkan longsoran, dan pasokan listrik warga dipulihkan dengan membangun kembali PLTMH,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlambatan penanganan bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda di Nagari Ngalau Gadang. ”Jika akses pendidikan lumpuh, maka yang terancam adalah masa depan anak-anak. Negara tidak boleh hadir terlambat ketika rakyatnya sedang membutuhkan,” katanya.
Hingga sekitar satu setengah bulan pascabencana, aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat Nagari Ngalau Gadang belum pulih sepenuhnya. Mobilitas warga masih terbatas dan distribusi kebutuhan pokok belum berjalan normal.
Pemkab Pessel menyatakan terus berupaya membuka isolasi wilayah tersebut. Dalam rapat lintas sektoral yang dipimpin Sekretaris Daerah Pessel, Zainal Arifin, disepakati pemasangan gorong-gorong plat baja jenis Armco sebagai pengganti jembatan yang putus.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan penurunan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan agar akses kendaraan dapat dibuka secara bertahap.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Bayang Utara, Darmadi, berharap seluruh rencana tersebut segera direalisasikan di lapangan. Ia mengakui masyarakat Nagari Ngalau Gadang telah cukup lama menunggu pemulihan pascabencana.
”Kami berharap sebelum bulan puasa, akses ke Ngalau Gadang sudah terbuka. Jalan, listrik, dan sarana pendidikan sangat dibutuhkan agar kehidupan masyarakat kembali normal,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat, untuk bersinergi mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Perjuangan siswa dan guru Nagari Ngalau Gadang yang menerobos longsor demi mengakses pendidikan menjadi cermin ketangguhan masyarakat sekaligus kritik sunyi terhadap lambannya pemulihan. Di tengah keterbatasan, mereka terus melangkah, sembari berharap kehadiran negara dapat dirasakan lebih cepat dan nyata. (*)
Editor : Eri Mardinal