Penilaian itu disampaikan Akademisi dan pengamat ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Syafrudin Karimi, di Padang, Rabu (31/12/2025).
Menurut Syafrudin, ekonomi Sumbar sempat bergerak lebih kuat pada triwulan I 2025, namun kehilangan momentum pada triwulan II dan III.
Kondisi tersebut menunjukkan struktur ekonomi daerah masih rapuh dan bergantung pada faktor musiman serta komoditas.
“Perbaikan memang ada, tetapi tidak stabil. Ini menandakan mesin pertumbuhan Sumbar belum ditopang produktivitas dan investasi yang berkelanjutan,” kata Syafrudin.
Ia menjelaskan, persoalan struktural masih menonjol, mulai dari tingginya biaya logistik, rapuhnya rantai pasok pangan, terbatasnya nilai tambah industri pengolahan, hingga kualitas lapangan kerja yang belum merata.
Selain perlambatan ekonomi, banjir bandang di sejumlah kabupaten dan kota turut memperberat tekanan ekonomi daerah.
Bencana merusak infrastruktur, mengganggu distribusi barang, meningkatkan biaya angkut, serta memicu risiko kenaikan harga pangan.
Dampak tersebut juga dirasakan rumah tangga karena banyak aset produktif rusak, usaha mikro terhenti, dan aktivitas pasar melemah.
Namun, Syafrudin menilai bencana dapat memunculkan efek pemulihan ekonomi jika respons pemerintah berjalan cepat dan tepat.
Belanja pemulihan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi melalui proyek perbaikan dan penyerapan tenaga kerja.
“Bencana akan memperburuk ekonomi bila pemulihan lambat dan tanpa prioritas. Sebaliknya, bisa mempercepat pemulihan jika pemerintah fokus memulihkan logistik, produksi, dan pendapatan rakyat,” ujarnya.
Baca Juga: Akhir 2025, Operator Mogok Massal, Bus Trans Padang Terparkir di Balai Kota
Menatap 2026, Syafrudin memetakan dua skenario. Skenario positif terjadi jika pemulihan akses, stabilisasi pangan, dan pengaktifan usaha berjalan cepat sehingga konsumsi dan produksi lokal pulih sejak semester I 2026.
Skenario sebaliknya muncul jika pemulihan tersendat dan belanja daerah kaku, yang berisiko menekan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.
Ia menegaskan, kunci pemulihan bukan semata besaran anggaran, melainkan ketepatan prioritas, kecepatan eksekusi, dan disiplin tata kelola.
Pemprov Sumbar diminta memprioritaskan pemulihan koridor logistik, pendapatan rakyat, stabilisasi pangan, rekonstruksi tahan risiko, serta perbaikan tata kelola anggaran.
“Jika langkah ini konsisten dijalankan, Sumbar bukan hanya keluar dari tekanan 2025, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh,” katanya. (yud)
Editor : Hendra Efison