Mahyeldi menyatakan daerah membutuhkan dana cepat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
"Selain itu, saya juga meminta agar pengiriman TKD langsung disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis agar daerah memiliki pedoman dalam pemanfaatan," ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, dana tersebut penting untuk mendukung pemulihan di wilayah terdampak.
"Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong itu segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon, termasuk juklak juknisnya," katanya.
Mahyeldi melaporkan, bencana berdampak pada 16 kabupaten dan kota. Total kerusakan dan kerugian ditaksir mencapai Rp33,5 triliun.
Data korban tercatat 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka, dan 10.854 jiwa mengungsi. Jumlah masyarakat terdampak diperkirakan lebih dari 230 ribu jiwa.
Untuk pendataan, Pemprov Sumbar menggunakan situs satu data kebencanaan yang dapat diakses publik melalui dashboard resmi.
"Kami telah menyediakan informasi melalui website dashboardbencana.sumbarprov.go.id. Sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam penanganan bencana," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan kunjungan kerja dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan di Padang.
"Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan," kata Aria Bima.
Ia menyebut Komisi II DPR RI akan menyuarakan aspirasi terkait percepatan TKD saat bertemu kementerian terkait.(*)
Editor : Hendra Efison