Bupati Tanahdatar Eka Putra mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya penanganan bencana, mulai dari pembukaan akses jalan, pendirian posko pengungsian, penyaluran bantuan, hingga normalisasi sungai dan jalan yang terdampak.
Saat ini, fokus diarahkan pada penyediaan hunian sementara untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengungsi.
“Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengungsi, kita telah berkoordinasi dengan wali nagari dan Pemerintah Pusat yang akan membangun Huntara di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto,” kata Eka Putra didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, anggota DPRD Yonnarlis, dan Ketua TP PKK saat meninjau Posko Bencana di Batu Taba, Sabtu (13/12/2025).
Eka Putra menjelaskan, pemerintah daerah telah mengirimkan data kebutuhan Huntara kepada Pemerintah Pusat. Pembangunan huntara tersebut direncanakan akan dilaksanakan oleh TNI di lokasi yang diusulkan dan telah disetujui.
“Jumlah Huntara yang kita usulkan sebanyak 552 kepala keluarga, dengan rincian Kecamatan Batipuh 89 KK, Batipuh Selatan 379 KK, dan Kecamatan X Koto 84 KK. Insya Allah, TNI akan bekerja selama sembilan hari untuk membangun Huntara tersebut,” ujarnya.
Selain penanganan hunian, Pemerintah Kabupaten Tanahdatar juga menaruh perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Menurut Eka Putra, bencana telah berdampak pada sektor pertanian, dengan kerusakan lahan pertanian seluas 389 hektare dan ladang seluas 91 hektare.
“Kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat terkait langkah normalisasi lahan pertanian ini, agar masyarakat bisa kembali mengolah lahannya,” katanya.
Eka Putra menambahkan, Presiden telah menyampaikan rencana penyaluran dana sebesar Rp4 miliar untuk kabupaten dan kota terdampak bencana.
Dana tersebut salah satunya akan digunakan untuk mendukung pemulihan sektor ekonomi, meski saat ini pemerintah daerah masih menunggu ketentuan dan aturan teknis penyalurannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran dan sempadan sungai agar bersedia direlokasi ke lokasi yang lebih aman.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyediakan hunian tetap bagi warga yang direlokasi di Kecamatan Rambatan.
“Tahun lalu kita sudah menyediakan hunian tetap di Rambatan, dan di sana masih memungkinkan untuk dibangun beberapa unit lagi. Kita akan mengupayakan ke Pemerintah Pusat, karena untuk satu unit rumah dianggarkan Rp60 juta,” jelasnya.(*)
Pemkab Tanahdatar mengusulkan 552 Huntara bagi pengungsi pascabencana banjir dan longsor di Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto.
Keywords:
Pemkab Tanahdatar, Huntara Tanah Datar, Banjir Tanah Datar, Pengungsi Bencana, Eka Putra, Banjir Bandang Sumbar