PADEK.JAWAPOS.COM - Setelah rumah mereka hanyut diterjang galodo pada 2024, Vevi Irza Elianti dan Suherman Chan, harus menjalani kehidupan dengan menyewa rumah. Setahun lamanya mereka menyewa rumah untuk tinggal.
Kini, pasangan suami istri itu telah menempati hunian tetap (huntap) tahap I di kawasan Ladang Laweh, Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Bagi keduanya, keberadaan huntap bukan sekadar mendapatkan bangunan untuk ditinggali. Rumah tersebut memberikan kembali kepastian tempat tinggal setelah mereka kehilangan rumah akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi.
“Kami sangat bersyukur dengan huntap yang diberikan kepada kami ini. Meski sifatnya hanya hak pakai, namun sangat membantu kami usai rumah kami habis diseret galodo,” ungkap mereka saat ditemui di kawasan huntap, Kamis (29/10/2026).
Vevi mengungkapkan, sebelum menempati huntap, mereka harus tinggal di rumah kontrakan. Mereka baru dapat pindah setelah kawasan hunian tersebut diresmikan pada 23 Mei 2025, sekitar setahun setelah bencana.
Kehidupan di hunian baru itu dinilai lebih nyaman dan aman dibandingkan ketika masih mengontrak. Rumah yang ditempati memiliki dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Kawasan tersebut juga dilengkapi fasilitas umum, seperti musala, balai warga, dan taman.
Meski demikian, mereka masih merasakan suasana lingkungan yang relatif sepi. Vevi dan Suherman berharap semakin banyak warga menempati kawasan tersebut agar kehidupan bertetangga kembali tumbuh.
“Kalau harapannya bisa ramai yang tinggal. Kayak rumah tahap pertama ini, pengennya dihunilah sama warga. Supaya merasa bertetangga,” kata mereka.
Pemulihan Hunian Berlanjut
Pembangunan huntap di Rambatan, menjadi bagian dari upaya pemulihan permukiman warga terdampak bencana. Pemerintah menyiapkan hunian bagi penyintas yang rumahnya rusak berat atau hilang, terutama mereka yang membutuhkan relokasi dari kawasan berisiko.
Berdasarkan data dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera, Kabupaten Tanah Datar mencatat 317 rumah rusak akibat banjir dan tanah longsor pada November 2025. Huntap tahap I di Rambatan diperuntukkan bagi penyintas bencana galodo 2024. Sedangkan pembangunan tahap II diarahkan bagi korban bencana 2025.
Huntap tahap I telah terealisasi sebanyak 60 unit. Sementara itu, tahap II sedang dibangun sebanyak 79 unit di kawasan yang sama. Pada pemantauan Kamis (29/10/2026), progres pembangunan tahap II dilaporkan mencapai sekitar 95 persen.
Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada 26 Oktober 2026, menjelaskan skema penanganan rumah rusak berat dan hilang akibat bencana.
“Yang rusak berat, ini ada yang rusak berat atau yang hilang sama sekali karena dibawa banjir atau longsor. Ini ada dua rencananya, satu adalah dibangun di tempat tanah yang masih aman punya miliknya sendiri itu dibangun oleh BNPB (masih kategori huntap mandiri). Kemudian yang rumahnya betul-betul tanahnya sudah tidak ada lagi atau rawan, (mereka) direlokasi. Itulah tugas dari Kementerian PKP,” kata Tito.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pembagian penanganan hunian bagi penyintas, baik melalui pembangunan di lahan yang masih aman maupun relokasi ke kawasan yang dinilai lebih layak.
Di Rambatan, pembangunan huntap tahap II dilaksanakan PT Nindya Karya dengan pendanaan dari Danantara. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan pendataan calon penghuni. Sebanyak 79 kepala keluarga telah terdaftar melalui surat keputusan bupati.
Kepala Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Tanah Datar, Januar Pempri, menyebutkan lokasi relokasi dipilih karena memiliki lahan yang cukup luas, relatif datar, sesuai tata ruang, serta dinilai relatif aman dari ancaman bencana berdasarkan dokumen Badan Geologi.
Huntap dalam Renduk PRRP Sumatera
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera, adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, Renduk PRRP mengatur tiga skema pembangunan huntap, yakni pembangunan atau perbaikan di lokasi semula (in-situ), relokasi mandiri, dan relokasi terpusat. Skema tersebut diarahkan tidak sekadar mengembalikan kondisi rumah seperti sebelum bencana, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh hunian layak, akses air minum dan sanitasi, keamanan bermukim, serta kawasan yang lebih tangguh terhadap bencana.
Khusus relokasi terpusat, Renduk mencantumkan kebutuhan pembiayaan pembangunan hunian tetap terpadu sebesar Rp150 juta hingga Rp170 juta per unit melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dokumen tersebut juga mengidentifikasi alternatif teknologi rumah tipe 36, antara lain RISHA dengan harga indikatif Rp178 juta per unit dan bata interlock Rp154 juta per unit. Angka ini merupakan perbandingan teknologi dan biaya dalam dokumen, bukan berarti seluruh pembangunan huntap akan menggunakan skema atau harga yang sama.
Pembangunan huntap juga harus mempertimbangkan peta zona rawan bencana dan kesesuaian tata ruang. Relokasi diprioritaskan bagi rumah yang berada di zona rawan bencana (ZRB) tinggi dengan rekomendasi relokasi. Lokasi permukiman baru harus aman, dilengkapi infrastruktur dasar, serta memperhatikan mata pencaharian dan kebutuhan sosial budaya masyarakat terdampak. (*)
Editor : Tandri Eka Putra