PADEK.JAWAPOS.COM - Sudah dua abad berlalu, tapi doktrin “siapa yang menguasai samudera, menguasai dunia” dari Alfred Thayer Mahan masih terus relevan. Apa yang terjadi di Selat Hormuz adalah contoh sempurna.
Iran mengunci selat sempit itu sejak diserang Amerika Serikat (AS) dan Israel 28 Februari lalu dan dunia langsung meriang. Harga minyak serta gas meroket serta memaksa AS, dengan berbagai dalih, mengajak Iran ke meja perundingan.
Yang kini ditunggu reaksinya adalah Tiongkok setelah AS meneken kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Perjanjian itu memang tak mencantumkan kontrol wilayah, tapi Negeri Paman Sam tersebut jelas sekarang punya akses lebih leluasa di wilayah Indonesia.
Termasuk tentunya memantau pergerakan di Selat Malaka yang memisahkan Indonesia dengan Malaysia dan perpanjangannya, Selat Singapura, dengan Singapura. Padahal, 80 persen impor minyak dan gas Tiongkok melewati selat yang lebih sempit ketimbang Selat Hormuz tersebut.
Baca Juga: NasDem Sumbar Kritik Cover Tempo April 2026, Minta Maaf ke Surya Paloh
Inilah yang oleh Hu Jintao pada 2003, ketika itu sekjen Partai Komunis sekaligus Presiden Tiongkok, disebut sebagai “Dilema Malaka.” “Di luar besarnya kekuatan Tiongkok dan upayanya untuk menguasai akses militer dan merangkul negara mitra, Dilema Malaka tetap ada dalam skenario mereka seandainya terjadi perang,” tulis Georgetown Journal of International Affairs edisi Maret 2023.
Mengutip Modern Diplomacy, Tiongkok memang negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dalam sejarah dunia (dihitung dari purchasing power parity, mencapai 18 persen dari gross domestic bruto global). Negeri yang beribu kota di Beijing itu juga mitra dagang utama bagi 120 negara dan memiliki personel militer dalam jumlah terbanyak sejagat.
Keadidayaan meteorik itu utamanya dibahanbakari industrialisasi, urbanisasi, dan globalisasi masif. Semuanya itu pun pada akhirnya menuntut konsumsi energi dalam jumlah jumbo.
Terciptalah apa yang disebut sebagai “segitiga maut”: dilema terus-menerus yang melibatkan pertumbuhan cepat, tingginya tuntutan ketersediaan energi, dan bermuara pada eskalasi militerisasi serta strategisasi di Asia.
Di hari ini, tekanan itu bertumbukan dengan kompetisi kekuatan serta geopolitik—khususnya terkait Selat Malaka. “Konsumsi Tiongkok mencapai 25 persen dari keseluruhan konsumsi energi dunia. Khusus minyak, mencapai 15 persen dari keseluruhan konsumsi minyak dunia,” tulis ipdefenseforum.com.
Dan, 80 persen dari kebutuhan energi yang begitu besar itu diimpor lewat jalur Selat Malaka. Ketika kemudian si seteru klasik, AS, kini telah menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia, Beijing otomatis dituntut untuk segera merespons.
Sebab, tiap tahun, lalu lintas perdagangan Tiongkok senilai USD 3,5 triliun atau sepertiga produk domestik bruto dunia riwa-riwi di selat sepanjang 800 kilometer tersebut. Bila suatu hari terjadi masalah di Selat Malaka, entah perang atau blokade, bisa dibayangkan betapa besar dampaknya bagi Beijing.
Xi Jinping pengganti Hu Jintao sejak 2014 menyadari kerentanan tersebut. Karena itulah, sejak berkuasa, dia menegaskan perlindungan aset ekonomi sebagai “pondasi”. “Xi mengalami paranoia yang endemik bagi semua penguasa Tiongkok sejak masa kekuasaan Mao Zedong,” tulis Foreign Policy edisi Oktober 2022. (ttg/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril