Penulis : Timtim Deby Purnasebta - Praktisi GIS Sumatera Barat
Kecelakaan kereta api di Bekasi baru-baru ini seharusnya tidak berhenti sebagai sekadar kabar duka. Peristiwa itu adalah alarm nyata bagi daerah lain, termasuk Sumbar yang tengah mendorong reaktivasi jalur kereta api. Di tengah semangat membangun konektivitas, ada satu pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah kita sudah siap dari sisi keselamatan?
Pemerintah daerah sendiri telah menunjukkan komitmen. Gubernur Sumbar mendorong reaktivasi sejumlah jalur strategis, mulai dari Padang-Kayutanam, hingga rencana besar menghidupkan kembali lintas Padangpanjang-Sawahlunto, Padangpanjang-Bukittinggi, dan Bukittinggi-Payakumbuh.
Bahkan, dalam dokumen perencanaan daerah, kereta api diposisikan sebagai tulang punggung transportasi publik sekaligus pengungkit pariwisata dan ekonomi kreatif.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui kajian Balai Teknik Perkeretaapian juga mulai membuka opsi yang lebih progresif. Tidak hanya menghidupkan jalur lama, tetapi juga mempertimbangkan teknologi baru, mulai dari kereta berbasis rel konvensional hingga alternatif seperti kereta gantung atau sistem berbasis marking. Pertimbangannya jelas: sebagian trase lama sudah tidak memungkinkan digunakan kembali, terutama di kawasan padat seperti Bukittinggi.
Namun di tengah optimisme tersebut, ada satu aspek yang harus menjadi perhatian utama: risiko spasial yang melekat pada jalur kereta di Sumatera Barat.
Belajar dari kasus Bekasi, kecelakaan tidak selalu dipicu oleh kegagalan teknis. Ia bisa muncul dari interaksi kompleks antara manusia, kendaraan, dan sistem transportasi. Sebuah kendaraan mogok di perlintasan saja bisa memicu rangkaian kejadian yang berujung pada tabrakan fatal. Ini yang disebut sebagai efek domino dalam sistem transportasi.
Jika kita tarik ke konteks Sumatera Barat, potensi ini justru lebih besar. Secara spasial, banyak jalur rel berada sangat dekat dengan permukiman. Bahkan di beberapa titik, rel menjadi bagian dari ruang hidup masyarakat dan dilintasi setiap hari tanpa pembatas yang memadai. Ini menciptakan high exposure corridor, yaitu jalur dengan tingkat interaksi tinggi antara kereta dan aktivitas manusia, sekaligus titik paling rentan terhadap kecelakaan.
Di lintasan seperti Padang-Pariaman, perlintasan sebidang masih dominan, yaitu persilangan langsung antara rel dan jalan tanpa pemisahan. Sebagian besar belum dilengkapi palang pintu otomatis, dan tidak sedikit yang hanya mengandalkan kewaspadaan pengguna jalan.
Dalam kondisi ini, satu kesalahan kecil dapat berujung fatal. Lebih jauh lagi, tantangan Sumatera Barat tidak hanya soal interaksi manusia, tetapi juga faktor kebencanaan. Jalur seperti Kayutanam-Padangpanjang-Bukittinggi berada di kawasan rawan longsor, banjir bandang, dan gempa. Peristiwa putusnya akses jalan di Lembah Anai akibat banjir bandang pada 2025 yang memutus total akses transportasi menjadi bukti bahwa sistem transportasi di kawasan ini sangat rentan terhadap gangguan alam. Artinya, reaktivasi jalur kereta tidak bisa hanya dilihat sebagai proyek transportasi, tetapi harus sebagai sistem yang terintegrasi dengan mitigasi bencana.
Sebagai praktisi GIS yang bekerja dengan data spasial, saya melihat bahwa pendekatan berbasis GIS menjadi sangat penting. Kita tidak bisa lagi mengandalkan asumsi. Semua harus berbasis data spasial yang terukur. Setiap jalur perlu dipetakan secara detail: di mana titik rawan kecelakaan, di mana wilayah rawan bencana, bagaimana kedekatan dengan permukiman, hingga bagaimana pola aktivitas masyarakat di sekitar rel.
Dari analisis ini, kita bisa menyusun prioritas intervensi. Titik dengan risiko tinggi harus menjadi fokus utama, baik melalui pemasangan palang pintu otomatis, sistem peringatan dini, pembatas jalur, hingga pembangunan jalur tidak sebidang. Tanpa itu, reaktivasi hanya akan menghidupkan kembali potensi masalah lama.
Namun persoalan tidak berhenti di infrastruktur. Ada realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Selama jalur tidak aktif, masyarakat telah beradaptasi menggunakan ruang rel sebagai akses, bahkan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Ketika kereta kembali beroperasi, perubahan ini berpotensi menimbulkan konflik jika tidak diiringi edukasi dan penataan ruang yang jelas.
Reaktivasi jalur KAI di Sumatera Barat memang menjanjikan banyak hal: konektivitas yang lebih baik, penguatan sektor pariwisata, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi semua itu hanya akan bermakna jika dibangun di atas sistem yang aman.
Bekasi sudah memberi pelajaran mahal tentang bagaimana satu kelalaian kecil bisa berujung pada tragedi besar. Sumbar tidak kekurangan rencana, tetapi sering kali lengah dalam eksekusi. Reaktivasi jalur kereta bukan sekadar menghidupkan rel lama, melainkan menghidupkan tanggung jawab baru. Jika aspek keselamatan tidak dibangun sejak awal, maka yang kita aktifkan bukan hanya jalur kereta tetapi juga potensi bencana yang menunggu waktu. (*)
Editor : Adriyanto Syafril