Penulis : Fidel Miro - Dosen dan Peneliti Bidang Ilmu Transportasi Universitas Bung Hatta
Pembangunan transportasi di Indonesia hampir selalu dikisahkan sebagai cerita keberhasilan. Jalan bertambah panjang, simpul transportasi diperluas, dan proyek-proyek besar diresmikan sebagai bukti kemajuan. Namun di balik angka dan seremoni tersebut, ada pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: apakah sistem transportasi benar-benar membuat hidup warga menjadi lebih mudah?
Selama bertahun-tahun, keberhasilan transportasi dinilai melalui indikator fisik seperti kilometer jalan, kapasitas angkut, kecepatan tempuh, dan jumlah armada.
Indikator ini memang tampak objektif dan mudah dilaporkan. Namun justru di sinilah letak persoalannya. Ukuran-ukuran tersebut mengabaikan pengalaman nyata pengguna dan menjauhkan transportasi dari tujuan sosialnya.
Transportasi bukan sekadar soal bergerak cepat, melainkan tentang siapa yang bisa bergerak ke mana, dengan biaya sosial dan ekonomi seperti apa. Ketika keberhasilan hanya diukur dari infrastruktur, maka hasilnya sering berhenti di atas kertas. Warga tetap menghadapi perjalanan yang mahal, terputus, dan melelahkan, meskipun proyek demi proyek terus dibangun.
Paradoks ini terlihat jelas di banyak kota. Jalan diperlebar, tetapi waktu tempuh harian tidak berkurang. Angkutan umum ditambah, tetapi akses menuju titik layanan tetap menyulitkan.
Infrastruktur tampak modern, namun tidak terhubung dengan kebutuhan keseharian masyarakat. Yang bergerak adalah proyeknya, bukan kualitas hidup penggunanya.
Cara menilai yang keliru ini mendorong kebijakan yang salah arah. Ketika capaian fisik menjadi tolok ukur utama, solusi yang diambil cenderung berskala besar dan mahal. Pemerintah lebih tertarik membangun proyek prestisius dibanding memperbaiki konektivitas dasar yang menentukan akses warga ke tempat kerja, sekolah, dan layanan publik lainnya.
Lebih jauh, indikator fisik juga memperlebar ketimpangan wilayah. Daerah yang sudah mapan Infrastrukturnya lebih mudah menunjukkan “keberhasilan”, sementara wilayah pinggiran dan pedesaan tertinggal karena capaian mereka tidak tercermin dalam ukuran resmi. Transportasi yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru berpotensi memperdalam kesenjangan.
Padahal, transportasi adalah instrumen keadilan sosial yang bekerja dalam diam. Ia menentukan apakah seseorang dapat mengakses peluang ekonomi tanpa kehilangan terlalu banyak waktu dan biaya. Ironisnya, dimensi ini hampir tak pernah menjadi ukuran utama. Kita lebih rajin menghitung kecepatan kendaraan dibanding menghitung waktu hidup yang terbuang di perjalanan.
Masalah ini bukan semata soal anggaran atau teknologi, melainkan soal cara berpikir. Transportasi diperlakukan sebagai proyek teknik, padahal ia adalah sistem sosial yang memengaruhi martabat, keselamatan, dan kesempatan hidup masyarakat. Selama ukuran keberhasilan tidak dibenahi, pembangunan transportasi akan terus terasa gagal, betapapun megah infrastruktur yang dibangun. (*)
Editor : Adriyanto Syafril