PADEK.JAWAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyatakan bakal mempermudah investasi asing di dalam negeri. Namun, fakta yang dihadapi para pengusaha Tiongkok ini justru sebaliknya. Mereka merasa dipersulit saat ingin mengembangkan investasinya di Indonesia.
Berbagai keluhan itu tertuang dalam surat yang dikirim China Chamber of Commerce in Indonesia (Kamar Dagang China) kepada Presiden Prabowo. Dalam surat itu, investor China mengeluhkan kenaikan pajak dan pungutan yang terjadi berulang kali, disertai pemeriksaan pajak intensif dan ancaman denda besar.
“Bahkan ada ancaman denda hingga puluhan juta dolar AS sehingga memicu kepanikan perusahaan,” tulis Kamar Dagang China.
Mereka juga menyoroti pemangkasan kuota bijih nikel dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang disebut mencapai lebih dari 70 persen. Setara dengan total penurunan produksi sekitar 30 juta ton. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu pengembangan industri hilir, termasuk sektor baja tahan karat dan energi baru.
Selain itu, investor China mengkritik ketidakpastian regulasi, pengetatan izin tenaga kerja asing, hingga penegakan hukum yang dinilai berlebihan. Sejumlah menteri menanggapi keluhan para investor China itu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan tetap menyesuaikan kebijakan sesuai kepentingan nasional. Menurut dia, aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) telah memberikan sejumlah pengecualian bagi perusahaan tertentu.
“Setahu saya ada pengecualian bagi perusahaan yang tidak meminjam dana di Indonesia,” ujarnya kemarin.
Purbaya mengatakan, pemerintah memahami kekhawatiran investor asing. Namun, pengelolaan sumber daya alam tetap harus mengedepankan kepentingan Indonesia.
Terkait keluhan kenaikan pajak dan royalti mineral, dia menyebut pemerintah belum memberlakukan seluruh rencana kenaikan pungutan.
Purbaya memastikan pemerintah tetap menyiapkan langkah lanjutan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, meski kebijakan bea keluar (BK) dan kenaikan royalti sementara ditunda. “Tunggu saja kebijakannya,” tuturnya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan, hubungan pemerintah dengan investor Tiongkok sejauh ini tetap berjalan baik. Dia mengaku pernah menyampaikan keluhan terkait praktik bisnis ilegal sejumlah perusahaan asal Tiongkok di Indonesia.
“Saya juga pernah komplain soal pengusaha China yang melakukan bisnis tidak legal di sini. Mereka janji akan memperingatkan. Jadi ini sebenarnya komunikasi dua arah dan tidak ada masalah,” tegasnya.
Tanggapan juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia memastikan komunikasi dengan pihak China telah berlangsung.
Menurut dia, perwakilan pengusaha maupun Duta Besar China di Indonesia telah menyampaikan sejumlah keberatan terkait kebijakan sektor tambang, termasuk perubahan aturan terkait nikel. “Dubesnya sudah bertemu saya dan sudah saya jelaskan,” katanya.
Bahlil juga menepis kekhawatiran terkait penyesuaian RKAB yang disebut pelaku usaha dapat mengganggu pasokan bahan baku smelter. “RKAB dilakukan penyesuaian dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai masukan dari investor merupakan hal wajar dalam dinamika investasi. “Kalau ada tantangan di negara ini, lalu investor memberi masukan kepada pemerintah, itu sesuatu yang positif,” katanya.
Menurut Todotua, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi investor asing, khususnya perusahaan China yang aktif masuk ke proyek hilirisasi dan industri strategis nasional.
BKPM, lanjut dia, akan terus menjaga komunikasi dengan investor agar iklim investasi tetap kondusif di tengah penyesuaian kebijakan pemerintah. “Indonesia kita harapkan menjadi destinasi pertumbuhan investasi,” ujarnya.
Pemerintah juga disebut tetap fokus mempercepat agenda hilirisasi di berbagai sektor strategis. Mulai mineral, batu bara, migas, pertanian, hingga perikanan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Todotua memastikan ruang dialog dengan investor akan terus dibuka guna menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia. “Pasti kita menjalin komunikasi agar investor China lebih tenang,” imbuhnya. (bry/mim/oni/jpg)
Editor : Adriyanto Syafril