"Mengingat potensi gempa dan tsunami di Sumbar tinggi, BNPB perlu segera memprogramkan pembangunan shelter baru untuk tambahannya, agar jumlahnya memadai," tegas Menko PMK.
Kekhawatiran Menko PMK bukan tanpa alasan. Sumbar memang memiliki potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Hal ini diperparah dengan minimnya shelter yang tersedia saat ini.
Selain shelter, Menko PMK juga menyinggung lambatnya progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2009 di Sumbar. Dia menemukan masih banyak gedung, termasuk gedung perguruan tinggi swasta yang terbengkalai dan belum diperbaiki.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk segera menghitung kebutuhan shelter dan mengkoordinasikannya dengan BNPB.
BNPB menyatakan siap membantu jika memang anggaran daerah terbatas. "Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar," terang Letjen TNI Suharyanto.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik perhatian dari pemerintah. Ia akan segera menindaklanjuti melalui OPD terkait.
"Untuk evakuasi horizontal kita terkendala anggaran. Selain itu, lahannya juga sempit. Jadi yang paling cocok itu memang dengan menyiapkan evakuasi vertikal (shelter) seperti yang disampaikan Pak Menteri. Alhamdulillah itu juga disambut baik oleh Kepala BNPB," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana dan Perda terkait standar bangunan yang aman gempa.
Diharapkannya dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kesiapsiagaan terhadap bencana di Sumbar dapat ditingkatkan dan meminimalisir risiko korban jiwa.(*)