Catatan : Suryani - Wartawati Padang Ekspres
Surprise! Pemprov Sumbar mengklaim Ekonomi Sumbar pada kuartal 1 2026, melesat ke 5,02 persen. Padahal Bank Indonesia Sumbar memprediksikan hanya tumbuh di kisaran 4 persen. Mengingat pertumbuhan ekonomi Sumbar 2025 hanya 3,37 persen. Amblas. Terjun bebas. Tahun 2024 masih 4,36 persen.
Pemicunya bencana Hidrometeorogi akhir 2025. Banjir bandang dan galodo tak hanya meluluhlantakkan permukiman, infrastruktur dan lahan pertanian. Tapi juga memporakporandakan sektor ekonomi. Makanya agak pesimis mematok agak tinggi untuk awal 2026.
Di luar dugaan bisa mencapai 5,02 persen. Memang momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi pendorong pergerakan ekonomi Sumbar.
Peningkatan konsumsi masyarakat saat Ramadhan menggairahkan sektor kuliner dan bahan makanan. Walau puasa, namun saat berbuka konsumsi umat muslim beragam.
Mulai minuman dan makanan berbuka sampai aneka lauk dan camilan yang berlebih dari biasanya. Acara buka bareng di luar juga membuat café, restoran, rumah makan ramai dan kebanjiran pesanan.
Ribuan perantau Sumbar dari berbagai kota di Indonesia bahkan dari luar negeri pulang ke kampung halaman untuk berlebaran. Mereka membelanjakan uangnya selama beberapa hari.
Sehingga daya beli masyarakat meningkat. Usaha transportasi, hotel, restoran hingga pedagang kaki lima panen. Objek wisata ramai. PAD dari pariwisata pun meningkat. Sektor Perdagangan dan Konsumsi jadi tulang punggung dengan kontribusi sekitar 1,02%, selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
Sektor akomodasi dan makan minum (mamin) tumbuh sangat kuat sebesar 17,77%, menunjukkan pemulihan dan pariwisata yang kembali bergairah. Sektor transportasi ikut terdongkrak. Jumlah penumpang angkutan udara melalui Bandara Internasional Minangkabau naik 4,82 persen.
Perolehan ini diakui sebagai selalu ada hikmah di balik musibah. Walau masih dalam suasana duka dan bencana namun tak membuat kita larut. Momen bangkit pascabencana melalui recovery ikut mendorong pergerakan ekonomi menjadi positif.
Belanja rehab rekon bagai bagai sitawa si dingin bagi masyarakat. Itulah angin segar ekonomi Sumbar triwulan 1. Belum tahu seperti apa untuk triwulan II ini.
Kemungkinan momen Idul Adha dan libur sekolah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan II. Walau mungkin tidak seramai Idul Fitri.
Apalagi di tengah kenaikan harga tiket pesawat yang signifikan membuat sebagian orang mengerem untuk pergi liburan. Harga barang dan jasa yang meningkat membuat orang berpikir dua kali untuk bersenang-senang “buang-buang” uang. Lebih baik save money.
Sisi lain, di tengah kegembiraan pelonjakan ekonomi kuartal 1, justru angka pengangguran yang meninggi membuat sedih.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat justru tercatat mengalami penurunan, bukan kenaikan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
TPT Sumbar Februari 2026 berada di angka 5,51 persen, turun 0,18 persen poin dibanding Februari 2025. BPS mencatat terdapat 178,68 ribu orang pengangguran di Sumbar pada Februari 2026.
Angka tersebut masih menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran cukup tinggi di Sumatra atau peringkat ketiga tertinggi pada Mei 2026. Realita ini membuat Gubernur Sumbar tak habis pikir.
Lantas kenapa pengangguran meningkat? Jelas pemicunya dunia usaha dan industry serta UMKM di Sumbar tidak dalam kondisi baik-baik saja. Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak terserapnya angkatan kerja yang ada. Kita tahu di Sumbar tidak ada pabrik atau industri besar kecuali PT Semen Padang. Itupun kondisinya tidak seperti dulu, Ketatnya persiangan di pasaran membuat perusahaan semen tertua itu ikut melakukan efisiensi. Perekrutan karyawan baru pun dibatasi.
Ada industri pengolahan kelapa dan pakan ayam di Sumbar. Itupun tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja. Justru ada yang mem-PHK karyawan.
Berdasarkan data hingga Mei 2026, perusahaan yang terindikasi melakukan PHK massal atau sengketa tenaga kerja di wilayah Sumbar meliputi PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) dan PT Bumi Sarimas Indonesia (BSI).
Ratusan karyawan di-PHK karena ada pencabutan izin dan dugaan PHK sephak. Belum lagi beberapa perusahaan yang melakukan PHK dan pengurangan karyawan karena keuangan perusahaan morat marit. Efisiensi dilakukan pemerintah berdampak kepada sejumlah sektor usaha dan memicu pengurangan karyawan.
Nah, kalau ingin mengentaskan pengangguran, pemerintah harus menggairahkan kembali dunia usaha. Hentikan efisiensi yang membunuh dunia usaha.
Kemudian, memberi karpet merah kepada investor. Investasi di bidang industri pengolahan produk perkebunan, pertanian, peternakan masih terbuka di Sumbar.
Apalagi bahan baku seperti kelapa dan kelapa sawit berlimpah. Jangan hanya mengekspor bahan baku. Tapi bikin pabriknya di negeri sendiri. Terus mencari peluang investasi lain yang memungkinkan dikembangkan di Sumbar dan menyerap tenaga kerja. (*)
Editor : Adriyanto Syafril