Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Nevi Zuairina Desak Percepatan Energi Terbarukan: Indonesia Harus Gaspol ke Energi Hijau

Heri Sugiarto • Senin, 5 Mei 2025 | 21:20 WIB

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina. (Foto: Tim NZ)
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina. (Foto: Tim NZ)
PADEK.JAWAPOS.COM-Indonesia disebut berada di persimpangan dalam menentukan masa depan energinya.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyerukan percepatan transisi nasional menuju energi terbarukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi XII DPR dan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Dalam pernyataannya, Nevi menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi tertinggal dalam adopsi energi bersih, terlebih saat negara-negara tetangga telah lebih dahulu melaju.

“Negara kita punya potensi energi terbarukan luar biasa — dari matahari, angin, air, hingga panas bumi. Tapi ironisnya, pemanfaatannya masih sangat minim. Energi surya, misalnya, dari potensi lebih dari 200 GW, baru dimanfaatkan sekitar 0,13%. Kita tertinggal, padahal dunia sudah bergerak cepat,” jelas Nevi.

Politisi PKS asal Sumatera Barat II itu juga menyoroti penurunan target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), dari semula 23% pada 2025 menjadi 17-19%.

Baginya, ini adalah sinyal peringatan yang harus segera direspons dengan langkah konkret.

“Penurunan target ini adalah lampu kuning. Kita perlu kebijakan yang konsisten dan eksekusi nyata. Tidak cukup hanya peta jalan, tapi juga proyek konkret yang dirasakan langsung masyarakat,” tegasnya.

Nevi menambahkan bahwa tantangan klasik yang masih menjadi penghambat utama transisi energi adalah masalah pendanaan.

Ia mengungkapkan, kebutuhan dana untuk transisi energi Indonesia hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai USD 1 triliun. Namun, realisasi investasi tahunan masih jauh dari ideal, yakni di bawah USD 2 miliar.

Untuk mengatasi hal ini, Nevi mendorong sinergi yang lebih kuat antara DPR, pemerintah, dan dunia usaha, termasuk penguatan peran BUMN, pemberian insentif fiskal, dan pembukaan akses ke pembiayaan hijau serta kerja sama internasional seperti Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Saya berharap RUU EBT yang sedang dibahas di DPR bisa menjadi landasan hukum progresif. Bukan sekadar legalisasi teknis, tapi pendorong investasi dan pemanfaatan energi bersih yang inklusif,” imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Nevi menegaskan pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan strategis hari ini untuk menjamin kedaulatan energi dan keadilan bagi generasi mendatang.

“Kita tidak hanya bicara soal energi, ini soal ketahanan nasional, kemandirian, dan keadilan antargenerasi. Jangan sampai Indonesia tertinggal,” pungkas Nevi Zuairina.(*)

Editor : Heri Sugiarto
#RUU EBT #anggota dpr ri #nevi zuairina #Energi Terbarukan Indonesia #Percepatan Transisi Energi