PADEK.JAWAPOS.COM -- Tingginya laju pertumbuhan penduduk menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Solok. Kondisi tersebut dinilai harus diantisipasi melalui perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan agar pertumbuhan penduduk menjadi modal pembangunan, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kota Solok di Akmal Room Bapperida, Rabu (8/7). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada aspek kependudukan.
Monev dipimpin langsung Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Solok Desmon, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan instansi terkait, serta Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia.
Dalam arahannya, Wali Kota Ramadhani Kirana Putra menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Solok harus direspons dengan kebijakan pembangunan yang terencana. Menurutnya, PJPK harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan setiap program dan kebijakan pemerintah daerah.
“Pertumbuhan penduduk kita saat ini cukup tinggi. Karena itu PJPK harus dijadikan rujukan utama dalam setiap penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan, supaya pertumbuhan ini memberikan manfaat, bukan beban,” ujar Ramadhani.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Solok, Desmon, menegaskan bahwa persoalan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan.
“Kenaikan jumlah penduduk harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dokumen PJPK ini wajib menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang program yang nyata dan tepat sasaran,” tegas Desmon.
Komitmen Pemerintah Kota Solok juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, menilai Pemko Solok telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan amanat regulasi pembangunan kependudukan.
Menurutnya, dokumen PJPK Kota Solok disusun dengan baik dan saat ini telah masuk dalam proses penilaian di tingkat pusat sebagai bagian dari evaluasi pembangunan kependudukan nasional.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemko Solok. Dokumen PJPK Kota Solok disusun dengan baik dan bahkan sudah masuk dalam proses penilaian di tingkat pusat sebagai bagian dari evaluasi pembangunan kependudukan nasional,” ungkap Mardalena.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kota Solok berharap sinergi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan semakin kuat dalam mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (cr8)
Editor : Adriyanto Syafril