Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Sumbar terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan.
Ketua Dewan Penasihat DPW LDII Sumbar, Afrizal Yaman, menyampaikan bahwa media memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan Presiden Prabowo.
"Media berperan penting menjelaskan kepada publik tentang kebijakan efisiensi yang harus disikapi dengan pola hidup hemat dan produktif," ungkap Afrizal saat berbuka puasa bersama wartawan.
Dalam diskusi yang berlangsung, peserta membahas berbagai upaya Pemprov Sumbar mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan daerah. Berdasarkan informasi dari berbagai media, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, menyatakan bahwa pemotongan anggaran sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi telah mencapai lebih dari Rp140 miliar.
Afrizal menekankan pentingnya dukungan terhadap komitmen percepatan pembangunan oleh Gubernur Sumbar.
"Meskipun efisiensi telah dilakukan, janji percepatan pembangunan oleh Buya Gubernur, seperti penuntasan Tol Padang-Pekanbaru dan Fly Over Sitinjau Lauik, perlu mendapat dukungan penuh karena berdampak langsung pada peningkatan produktivitas masyarakat," jelasnya.
Terkait efisiensi, ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk berhemat dan meningkatkan kepedulian sosial, terutama di tengah dampak kebijakan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia berharap keluarga yang berkecukupan dapat membantu mereka yang ekonominya kurang stabil.
"Masyarakat harus mampu hidup sederhana dalam kondisi seperti ini. Efisien namun tetap bekerja keras. Ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam, yakni tidak berlebihan atau terlalu prihatin dengan kondisi, tetapi tetap berusaha mencari peluang," tegas Afrizal.
DPW LDII Sumbar juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor pertanian yang masih mendapatkan alokasi anggaran 10 persen dari pemerintah.
Selain itu, mereka mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan Nagari Creative Hub, serta penguatan sektor UMKM sebagai langkah antisipasi dampak efisiensi.
Wakil Ketua DPW LDII Sumbar, Bayu Perdana Putra, menegaskan dukungan terhadap Pemprov Sumbar dalam upaya meminimalkan dampak efisiensi anggaran. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan pemerintah terhadap kritik serta masukan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.
"Komunikasi publik harus diperkuat dalam kondisi krisis agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah dan tidak terjadi keresahan sosial," ujar Bayu.
Ia menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk berwirausaha alih-alih hanya bergantung pada lapangan kerja yang tersedia di tengah kebijakan efisiensi. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dengan membentuk ekosistem wirausaha yang kondusif melalui penyediaan pasar di sektor barang dan jasa.
"Pemanfaatan teknologi terbaru bisa menjadi solusi dalam membentuk ekosistem usaha baru, seperti berjualan online dari rumah, membangun branding, menjual produk digital, dan sebagainya," jelasnya.
Menanggapi fenomena tagar 'Kabur Dulu Aja' yang viral di kalangan generasi muda, Bayu menilai hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan akibat sulitnya mendapatkan penghidupan layak di Indonesia, sehingga banyak yang mencari peluang kerja di luar negeri.
Meski demikian, ia berpesan agar WNI tetap menjaga jati diri mereka. "Bagi saya, itu adalah hak masing-masing individu. Namun, jangan lupa bahwa kita tetap bangsa Indonesia. Berupaya memberikan manfaat bagi negara, meskipun berada di luar negeri," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW LDII Sumbar, M. Abdillah mengatakan peran penting kepala daerah yang baru dilantik. Ia berharap para pemimpin di 19 kabupaten/kota di Sumbar dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak membuat kegaduhan, terutama dalam pernyataan publik.
"Pemimpin kita harus mawas diri dan sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani serta mengayomi masyarakat. Kami berharap kepala daerah yang baru dilantik, termasuk Presiden dan kabinetnya, memiliki niat sungguh-sungguh memperbaiki kondisi bangsa," ungkapnya.
Media gathering ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara LDII dan media, sekaligus memperkuat sinergi antara ormas Islam dengan pers dalam menyampaikan masukan serta kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Melalui kolaborasi yang solid, Sumatera Barat diharapkan dapat terus berkembang menuju masyarakat madani dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tengah tantangan efisiensi anggaran. (*)
Editor : Hendra Efison