PADANG, PADEK.JAWAPOS.COM – Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat tekanan global dan dampak bencana alam, Provinsi Sumatera Barat justru mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan sepanjang 2025. Pemerintah Provinsi Sumbar menyebut jumlah penduduk miskin berkurang lebih dari 33 ribu jiwa, disertai perbaikan sejumlah indikator sosial lainnya.
Data tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di Padang, Senin (6/7/2026).
Mahyeldi mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 tercatat sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Menurutnya, perlambatan itu dipicu tekanan ekonomi makro global dan nasional, serta serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas produksi, distribusi, hingga mobilitas masyarakat, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
"Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi," kata Mahyeldi.
Di balik tantangan tersebut, Sumbar mampu mencatat capaian positif pada sektor sosial. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, atau setara dengan berkurangnya lebih dari 33 ribu penduduk miskin.
Pengangguran Turun, IPM Terus Meningkat
Tidak hanya angka kemiskinan yang membaik, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27, tetap berada di atas rata-rata nasional.
Pemerintah Provinsi Sumbar juga mencatat penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Hal itu tercermin dari Indeks Gini Rasio yang membaik menjadi 0,280, menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.
Mahyeldi menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah mampu menjaga daya tahan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah.
"Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga," ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ekonomi masih akan dihadapi Sumbar dalam beberapa tahun ke depan sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan tepat sasaran.
APBD 2027 Difokuskan Dorong Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemprov Sumbar menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yakni "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan."
Tema itu akan diwujudkan melalui penguatan ekonomi berbasis nagari, pemberdayaan UMKM, peningkatan layanan dasar, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Mahyeldi menegaskan penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk mendukung mitigasi risiko dan percepatan pemulihan pascabencana.
Selain memperkuat sektor riil, pemerintah juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, optimalisasi aset daerah, serta penguatan badan usaha milik daerah (BUMD).
Belanja daerah akan diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, hingga ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun.
Setelah memperhitungkan pembiayaan daerah, APBD Sumbar 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
Editor : Hendra Efison