Forum ini digelar untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kota.
Kegiatan yang juga dirangkaikan dengan Rembuk Stunting 2026 itu mengusung tema transformasi sosial ekonomi inklusif dan berdaya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan layanan publik.
Elzadaswarman menyampaikan, capaian indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, namun masih di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62. Tingkat kemiskinan berada di angka 4,95 persen, pengangguran 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.
Lima Prioritas Pembangunan 2027
Elzadaswarman menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang difokuskan pada lima prioritas utama.
Prioritas pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Kedua, peningkatan perekonomian yang unggul berbasis produk dan inovasi.
Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas, sejalan dengan komitmen Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi.
Selanjutnya, prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berbasis falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Sementara prioritas kelima adalah peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.
Sinkronisasi dan Kebutuhan Masyarakat
Elzadaswarman menekankan, penyusunan perencanaan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, serta mengacu pada target yang telah ditetapkan.
Ia juga menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab persoalan daerah secara tepat sasaran.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
DPRD Soroti Realisme Anggaran
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja dan penguatan belanja publik agar pembangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, unsur Forkopimda, organisasi perempuan, serta tokoh masyarakat dan lembaga adat di Kota Payakumbuh.(*)
Editor : Hendra Efison