PADEK.JAWAPOS.COM-Bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam tak hanya merenggut ratusan korban jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur dalam skala besar. Untuk memulihkannya, pemerintah daerah membutuhkan anggaran sedikitnya Rp 741,54 miliar.
Kebutuhan dana ratusan miliar rupiah tersebut mencakup perbaikan rumah warga, jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, irigasi, hingga normalisasi sungai yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kecamatan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan angka kebutuhan anggaran itu masih bersifat sementara karena proses pendataan dan validasi kerusakan di lapangan masih terus berlangsung.
“Kebutuhan dana ini masih bergerak, seiring pendataan yang masih berjalan,” ujarnya, Selasa (16/12).
Berdasarkan data sementara BPBD Agam, anggaran terbesar dibutuhkan untuk perbaikan 359 unit rumah rusak sedang dengan nilai Rp 195,30 miliar, 69 jembatan rusak sebesar Rp 208,2 miliar, serta normalisasi 19 sungai yang memerlukan dana Rp 131 miliar.
Selain itu, Pemkab Agam juga membutuhkan pembangunan 548 unit hunian sementara dengan anggaran Rp 16,44 miliar.
Kerusakan juga terjadi pada 49 titik jalan, 108 fasilitas pendidikan, 11 tempat ibadah, 138 jaringan irigasi, 16 bendungan, serta lahan pertanian seluas hampir 1.950 hektare. Dampak bencana turut merugikan sektor peternakan dengan ribuan ekor ternak mati atau hilang.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Agam dalam beberapa pekan terakhir juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Hingga kini tercatat 192 orang meninggal dunia, 73 orang dinyatakan hilang, tujuh orang masih menjalani perawatan, serta puluhan warga terisolir akibat akses jalan yang terputus.
Terkait upaya pemulihan, Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, M. Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mulai mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.
“Setelah tanggap darurat berakhir, akan dimulai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Agam menjadi kunci agar penanganan pascabencana sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
M. Rachmat sendiri sudah melihat langsung kerusakan jalan, jembatan, serta infrastruktur vital lain yang terdampak banjir bandang dan longsor di Palembayan dan Tanjungraya.
Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan bagi warga terdampak di Posko Bencana Salarehaie.
“Kami datang untuk memastikan kondisi kerusakan di lapangan sekaligus berdiskusi langsung dengan Pemkab Agam terkait langkah penanganan lanjutan,” kata M. Rachmat Kaimuddin.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal berharap hasil kunjungan lapangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti di tingkat kementerian.
“Mudah-mudahan kondisi riil yang dilihat langsung ini bisa disampaikan kepada Bapak Menteri dan bantuan dapat segera direalisasikan untuk Kabupaten Agam,” ujarnya.
Iqbal menambahkan, banjir bandang di Nagari Maninjau dipicu curah hujan ekstrem yang berlangsung hampir sepekan tanpa henti, sehingga mengubah struktur tanah dan memicu aliran material besar ke permukiman warga.
“Kondisi ini sangat butuh solusi secepatnya,” pungkas Wabup. (ptr)
Editor : Novitri Selvia