Laporan tersebut disampaikan dalam Rakor Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana.
Sekretaris Kabupaten Agam, Muhammad Lutfi AR, yang mewakili Bupati Agam, mengatakan bencana alam yang melanda daerah itu telah mengganggu berbagai sektor penting kehidupan masyarakat.
“Dampaknya tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung sendi pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi masyarakat, rumah ibadah, hingga pariwisata,” ujar Lutfi dari aula Kantor Bupati Agam.
Ia menegaskan Kabupaten Agam masih berstatus darurat. Meski demikian, roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik diupayakan tetap berfungsi di tengah berbagai keterbatasan.
Lutfi menjelaskan akses jalan utama mulai bisa dilewati, namun masih bersifat sementara dan rawan.
Penanganan lanjutan dibutuhkan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak kembali terhambat.
“Aktivitas ekonomi masyarakat sangat terdampak, terutama di wilayah yang terkena bencana secara langsung. Banyak warga kehilangan mata pencaharian dan membutuhkan dukungan serius untuk bangkit,” katanya.
Rakor tersebut diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota dari berbagai daerah yang juga terdampak bencana alam.
Menanggapi paparan Pemkab Agam, Mendagri menyatakan seluruh laporan daerah akan menjadi bahan pembahasan pemerintah pusat.
“Kondisi di lapangan yang disampaikan akan kami bahas lebih lanjut di tingkat pusat untuk merumuskan langkah strategis dan solusi yang tepat,” kata Tito.
Ia menegaskan pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses pemulihan berjalan optimal dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera ditangani.
“Negara harus hadir. Permasalahan di lapangan harus cepat direspons agar masyarakat memperoleh jalan keluar,” tegas Mendagri.(ptr)
Editor : Hendra Efison