Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) yang membahas respons darurat akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.
Nevi menekankan bahwa listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat, terutama ketika layanan publik dan proses evakuasi sangat bergantung pada pasokan energi.
Ia mengapresiasi langkah PLN yang telah menyalurkan 1.000 unit genset ke daerah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh. Namun demikian, ia menilai pendekatan jangka panjang tetap harus menjadi prioritas.
“Distribusi genset penting untuk keadaan darurat, tetapi yang jauh lebih krusial adalah bagaimana PLN membangun sistem kelistrikan yang tahan bencana, cepat pulih, dan tidak terus-menerus bergantung pada solusi sementara yang mahal,” ujar Nevi.
Percepat Pembangunan Jaringan dan Jalur Cadangan
Di sisi lain, Anggota Fraksi PKS tersebut menyoroti ketidakstabilan layanan listrik di wilayah sulit, terutama pada fasilitas vital seperti rumah sakit, puskesmas, dan lokasi evakuasi. Ia mendorong percepatan pembangunan jaringan dan transmisi, termasuk penyediaan jalur cadangan agar pemadaman akibat cuaca ekstrem tidak meluas.
Selain itu, Nevi meminta PLN mulai mempertimbangkan penerapan teknologi modern untuk daerah terpencil dan rawan bencana.
Menurutnya, opsi seperti energi terbarukan, microgrid, penyimpanan energi, hingga konsep pasokan listrik nirkabel dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keandalan.
“Wilayah sulit tidak bisa terus diperlakukan dengan pola lama. Harus ada terobosan teknologi agar pelayanan listrik tetap andal, bahkan dalam situasi darurat,” tegas Legislator Sumbar II itu.
Dorong Master Plan Nasional dan SOP Kebencanaan Terintegrasi
Dalam RDP tersebut, Nevi menekankan perlunya koordinasi lintas sektoral antara PLN, BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan aparat terkait.
Ia menilai pemulihan listrik sering terhambat oleh akses jalan atau kendala logistik sehingga diperlukan prosedur yang lebih terintegrasi.
Selain itu, ia meminta PLN menyusun SOP kebencanaan yang baku serta menyiapkan master plan nasional penanganan listrik pascabencana sebagai panduan operasional di seluruh Indonesia.
“Indonesia rawan bencana. Maka PLN harus memiliki master plan yang jelas, SOP yang baku, dan integrasi pelayanan lintas sektor, supaya respons tidak sporadis tetapi terencana,” ujarnya.
Evaluasi HPP dan Skema Pembebasan Biaya Saat Bencana
Nevi juga menyoroti pentingnya evaluasi efisiensi pembangkit serta koreksi struktur Harga Pokok Produksi (HPP) agar layanan kelistrikan tetap sehat secara finansial.
Ia mengingatkan bahwa PLN sebagai BUMN memegang mandat pelayanan publik, sehingga tidak hanya mengandalkan mekanisme PSO untuk menjaga kinerja.
Dalam konteks kemanusiaan, ia mendorong PLN menyiapkan skema pembebasan biaya listrik bagi masyarakat di wilayah bencana sebagai bentuk kehadiran negara.
“Di masa krisis, listrik bukan hanya komoditas belaka, tetapi kebutuhan dasar. Kehadiran negara sangat dibutuhkan, dan PLN menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat bisa bangkit kembali,” tutup Nevi Zuairina. (*)
Editor : Heri Sugiarto